Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Opini

OPINI : Perizinan Usaha Minuman Beralkohol dalam Otsus Papua: Antara Kewenangan dan Tanggung Jawab Daerah

Etty Welerbadge-check


					OPINI : Perizinan Usaha Minuman Beralkohol dalam Otsus Papua: Antara Kewenangan dan Tanggung Jawab Daerah Perbesar

Oleh : John NR Gobai – Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah

Isu peredaran dan penjualan minuman beralkohol (minol) di Tanah Papua kembali menjadi perhatian serius. Selain karena dampaknya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, juga karena adanya perdebatan mengenai kewenangan perizinan usaha minuman beralkohol dalam kerangka Otonomi Khusus (Otsus).

Secara nasional, pengaturan peredaran dan penjualan minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pada Pasal 7, disebutkan bahwa minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya dapat dijual di:

1. Hotel, bar, dan restoran yang memenuhi ketentuan bidang kepariwisataan;

2. Toko bebas bea; dan

3. Tempat tertentu yang ditetapkan oleh bupati/walikota (serta Gubernur khusus untuk DKI Jakarta).

Selain itu, penjualan harus dilakukan terpisah dari barang lain, dan lokasi penjualan tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, lembaga pendidikan, serta rumah sakit.

Namun, menariknya, Perpres 74/2013 tidak memberikan kewenangan kepada Gubernur di luar DKI Jakarta dalam penetapan lokasi penjualan minuman beralkohol. Artinya, dalam konteks Papua dan daerah lainnya, kewenangan ada pada bupati/walikota — kecuali diatur berbeda oleh regulasi khusus.

Kewenangan Daerah Khusus Papua Berdasarkan PP 106 Tahun 2021

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua, terdapat lampiran penting yang mengatur urusan perdagangan, termasuk perizinan dan pendaftaran perusahaan.

Dalam lampiran tersebut, kewenangan diatur sebagai berikut:

* Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi distributor menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
* SIUP-MB bagi pengecer (penjualan langsung/minum di tempat) → menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Hal ini menunjukkan adanya pembagian kewenangan vertikal antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol di Tanah Papua.

Dasar Hukum Pendukung dalam UU Pemerintahan Daerah

Pasal 399 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa:

“Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi daerah dengan kekhususan seperti D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat, kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang yang mengatur kekhususan daerah tersebut.”

Dengan demikian, pengaturan yang diatur secara khusus dalam UU Otsus dan turunannya seperti PP 106/2021 memiliki kekuatan lex specialis, dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah di Tanah Papua untuk menata perizinan usaha minuman beralkohol sesuai karakteristik dan kebutuhan lokal.

Catatan Bagi Pemerintah Daerah

Dalam konteks Papua Tengah, izin pemasokan minuman beralkohol (distributor) menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sementara itu, izin bagi pengecer yang menjual langsung di tempat berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Namun, perlu menjadi perhatian bahwa izin bagi pengecer harus disertai syarat-syarat yang ketat, antara lain:

* Penjualan hanya untuk minum di tempat, bukan untuk dibawa pulang atau dijual kembali.

* Pengecer wajib menyediakan tempat konsumsi yang aman dan terkendali, agar pembeli tidak keluar dalam kondisi mabuk dan menimbulkan gangguan di jalan raya atau lingkungan masyarakat.

Fakta di lapangan menunjukkan banyaknya kasus mabuk di jalan, berkendara dalam kondisi tidak sadar, bahkan mengganggu ketertiban umum. Ini menjadi tanggung jawab moral dan administratif pemerintah daerah agar tidak sembarangan memberikan izin pengeceran minuman beralkohol.

Sikap DPR Papua Tengah

Sebagian besar anggota DPR Papua Tengah (DPRPT) saat ini sepakat untuk mendorong pelarangan atau pembatasan peredaran minuman beralkohol di wilayah Papua Tengah. Upaya ini sejalan dengan kewenangan provinsi dalam urusan perdagangan, sebagaimana diatur dalam PP 106 Tahun 2021.

Karena itu, inisiatif DPRPT untuk membentuk regulasi daerah terkait pengendalian atau pelarangan minuman beralkohol adalah langkah yang sah, wajar, dan sangat mendasar.

Kesimpulan

Berdasarkan kerangka hukum Otsus dan peraturan turunannya, Pemprov Papua Tengah diharapkan tidak memberikan izin usaha perdagangan minuman beralkohol bagi distributor (SIUP-MB Provinsi). Dengan demikian, pengecer di kabupaten tidak lagi memiliki sumber legal untuk memperoleh pasokan minuman beralkohol.

Langkah ini sekaligus menjadi bentuk komitmen moral dan politik untuk melindungi masyarakat Papua Tengah dari dampak sosial, budaya, dan keamanan akibat konsumsi alkohol berlebihan.

Apabila kebijakan ini dijalankan secara konsisten, maka mereka yang ingin mengonsumsi minuman beralkohol harus melakukannya di luar wilayah Papua Tengah — bukan lagi di kota-kota kita.

Salam,
John NR Gobai

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kedeikoto/Boma Pasang Baliho SP.2 di Distrik Yaro, Minta Aktivitas Penambangan di Tanah Adat Dihentikan

11 November 2026 - 14:11 WIB

IMG 20261111 WA0014

OPINI : MELAWAN LUPA: Theys Hiyo Eluay, Tragedi 10 November 2001, dan Pertanyaan Besar tentang Otonomi Khusus Papua

10 November 2026 - 01:50 WIB

IMG 20261110 WA0039

OPINI : Kewenangan Provinsi Kelola Penambangan Batuan, Tertibkan Penambangan Batuan di Mimika dan Nabire

9 November 2026 - 03:09 WIB

IMG 20261109 WA0039

OPINI : UPAYA CIPTA KONDISI DI LAPANGAN BARU DAN MEMPERTAHANKAN SIKLUS KEKERASAN

4 November 2026 - 07:03 WIB

IMG 20260930 WA0014

OPINI : Rencana Tambang oleh ANTAM, Hak Masyarakat Adat dan Pertambangan Rakyat di Papua Tengah

25 Oktober 2026 - 05:51 WIB

IMG 20260812 WA0143
Trending di Opini