TIMIKA – Ratusan peternak babi yang tergabung dalam Koperasi Konsumen Komunitas Peternak Babi Mimika mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika mengevaluasi kebijakan pengiriman ternak babi hidup dan daging beku keluar daerah.
Ketua Koperasi Konsumen Komunitas Peternak Babi Mimika, Calvin Arrung, mengatakan kebijakan pembatasan pengiriman membuat peternak kesulitan menjual ternak, sementara populasi babi di kandang terus bertambah.
“Kita punya sekitar 400 peternak yang selama ini kita bina. Mereka sekarang kesulitan menjual ternaknya karena ada pembatasan pengiriman,” kata Calvin kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut semakin berat karena daging beku dari luar daerah masih masuk ke Timika, di antaranya dari Surabaya dan Bali.
Calvin menilai kebijakan tersebut justru membuat uang masyarakat Mimika mengalir keluar daerah, sementara peternak lokal tidak mendapatkan ruang untuk mengembangkan usahanya.
“Kita punya ternak di Timika, tetapi kenapa daging beku dari luar masih dimasukkan? Ini sangat memukul peternak karena ternak menumpuk di kandang, sementara uang kita justru keluar,” keluhnya.
Ia mengatakan salah satu dampak pembatasan tersebut adalah peternak terpaksa menjual babi dengan harga rendah. Bahkan, sebagian masyarakat memilih memotong ternak dan menjual daging secara langsung dari rumah karena tidak memiliki akses pasar yang memadai.
Calvin menegaskan peternak tidak menolak aturan pemerintah, namun meminta kebijakan yang dibuat tidak justru mematikan usaha masyarakat lokal.
“Babi terus makan, pakan harus dibeli, tetapi ternak tidak terjual. Kalau sudah terlalu besar atau afkir, biaya pemeliharaannya semakin tidak ekonomis. Akhirnya kita terpaksa jual rugi,” katanya.
Adapun komunitas peternak menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya membatalkan rekomendasi pengiriman babi hidup dan daging beku yang dinilai menyulitkan peternak, membuka akses pengiriman ternak dan daging secara adil, serta menghentikan sementara pemasukan daging beku dari luar Timika ketika stok lokal masih melimpah.
Mereka juga meminta pemerintah tidak melarang masyarakat menjual daging dari gerai atau tempat usaha milik pribadi selama memenuhi ketentuan yang berlaku.
Selain itu, peternak mendorong Pemkab Mimika mengundang investor untuk membangun industri pakan ternak di Timika dengan dukungan subsidi pemerintah.
Calvin menilai keberadaan industri pakan akan membantu menekan biaya produksi sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Potensi peternakan babi di Timika besar. Kalau didukung dengan pakan yang berkualitas dan harga terjangkau, ini bisa menghidupkan ekonomi keluarga dan sektor usaha masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Koperasi Konsumen Komunitas Peternak Babi Mimika, Steven Rantung mengatakan persoalan pemasaran menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi peternak saat ini.
Ia berharap RDP bersama DPRD Mimika yang akan berlangsung hari ini dapat menghasilkan solusi konkret sehingga peternak tidak terus mengalami kerugian.
Menurut Steven, peternak membutuhkan kepastian pasar agar usaha yang selama ini menjadi sumber pendapatan keluarga tetap bisa berjalan.
“Kami berharap ada kebijakan yang benar-benar berpihak kepada peternak lokal. Jangan sampai ternak kami ada di Timika, tetapi kami kesulitan menjual, sementara produk dari luar justru masuk,” kata Steven.
Ia menambahkan, keberlangsungan usaha peternakan juga berkaitan langsung dengan kebutuhan keluarga peternak, termasuk biaya pendidikan anak dan kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, Steven berharap pemerintah dan DPRD Mimika dapat mencari jalan keluar yang tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga memberikan kepastian bagi pengembangan peternakan babi di Mimika. (Cr1)
