NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyusul meningkatnya titik kebakaran dan munculnya kabut asap di wilayah Nabire dalam beberapa jam terakhir.
Langkah cepat tersebut dilakukan melalui emergency meeting yang digelar Pemprov Papua Tengah pada Jumat, 21 Agustus 2026. Pertemuan melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Dinas Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Kepolisian, RRI, serta BMKG.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Tengah, Silwanus Soemoele, mengatakan rapat tersebut dilakukan untuk memastikan langkah cepat dan terukur dalam menghadapi kondisi Karhutla yang terjadi saat ini.
“Hari ini kita ada emergency meeting yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah sehubungan dengan kondisi riil yang terjadi dalam beberapa jam ini. Kita lihat asap yang semakin nyata,” kata Silwanus.
Menurutnya, berdasarkan komunikasi dengan BNPB dan BMKG, terdapat sejumlah titik kebakaran yang teridentifikasi di Kabupaten Nabire. Karena itu, pemerintah bersama lintas instansi perlu segera mengidentifikasi persoalan sekaligus menentukan langkah penanganan di lapangan.
“Rapat ini kita lakukan untuk memastikan langkah-langkah cepat apa yang akan kita lakukan. Hari ini berkumpul tim dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini Kehutanan, BPBD, Dinas Kesehatan, Kepolisian, RRI dan teman-teman dari BMKG,” ujarnya.
Agustus-September Jadi Periode Kritis
Silwanus menjelaskan, hasil pemaparan BMKG menunjukkan bahwa Agustus dan September merupakan periode yang perlu mendapat perhatian serius karena menjadi puncak musim kemarau.
“Data yang disampaikan oleh teman-teman dari BMKG, Agustus, September itu adalah puncak-puncaknya. Sehingga di Agustus dan September sudah harus ada langkah-langkah taktis yang akan kita lakukan,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah selanjutnya akan menggelar apel untuk mengumpulkan seluruh tim yang terlibat dalam penanganan Karhutla pada Senin mendatang.
Setelah apel tersebut, pemerintah akan kembali menggelar pertemuan teknis untuk merumuskan langkah penanganan yang lebih terarah dan efektif guna menekan tingkat kebakaran.
“Sesudah itu akan ada pertemuan lagi untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tajam lagi agar upaya-upaya kita dalam menurunkan tingkat kebakaran ini dapat segera dilakukan,” katanya.
Enam Mobil Damkar dan Dua Armada Kepolisian Disiagakan
Dalam penanganan Karhutla, pemerintah saat ini mengandalkan enam unit mobil pemadam kebakaran yang berasal dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Nabire.
Selain itu, terdapat dua armada milik kepolisian yang secara fungsi bukan diperuntukkan khusus sebagai mobil pemadam kebakaran, namun dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasi pemadaman di lapangan.
“Posisi kita hanya ada enam mobil pemadam kebakaran yang berasal dari Pemerintah Provinsi sendiri dan juga dari Nabire. Kemudian ada dua yang dimiliki oleh teman-teman dari kepolisian,” ungkap Silwanus.
Ia mengakui masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana dalam menghadapi Karhutla. Namun, pemerintah akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia.
“Memang masih ada kekurangan-kekurangan, tapi itulah posisi kita per hari ini,” ujarnya.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemprov Papua Tengah juga membuka peluang keterlibatan masyarakat yang memiliki kendaraan tangki air untuk membantu mendukung operasi pemadaman.
“Kita akan terus mengupayakan memodifikasi dan memobilisasi jika ada masyarakat misalnya yang mempunyai mobil-mobil tangki dapat juga digunakan untuk membawa air dan memberikan itu kepada mobil-mobil yang ada,” jelasnya.
Dengan dukungan armada tambahan tersebut, pemerintah berharap proses penyiraman dapat menjangkau lokasi-lokasi yang mengalami kebakaran dan sulit ditangani dengan armada yang tersedia.
Masyarakat Diminta Tidak Membakar Sembarangan
Di tengah meningkatnya risiko kebakaran, Pemprov Papua Tengah mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya titik api baru.
Masyarakat diminta tidak membakar lahan sembarangan dan tidak membuang puntung rokok di lokasi yang mudah terbakar.
Silwanus juga mengimbau masyarakat yang menemukan titik api agar melakukan pemadaman secara mandiri apabila kondisi masih memungkinkan dan aman. Namun, jika api tidak dapat dikendalikan, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada posko penanganan Karhutla.
“Kepada masyarakat dipastikan satu, jangan membakar sembarangan, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Jika melihat titik-titik api, sepanjang masih bisa dipadam, dilakukan. Tapi kalau tidak mampu, segera menghubungi posko-posko yang ada,” tegasnya.
Posko Penanganan Berpusat di BPBD
Untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat, pemerintah telah menyiapkan posko penanganan Karhutla di BPBD.
Silwanus mengatakan nomor kontak posko akan segera disebarluaskan sehingga masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan informasi apabila menemukan titik api atau kejadian kebakaran.
“Posko kita per hari ini ada di BPBD. Kalau ada hal-hal, nanti ada nomor telepon yang akan kita share sehingga masyarakat bisa menghubungi teman-teman di BPBD,” pungkasnya.
Pemprov Papua Tengah berharap koordinasi lintas instansi dan dukungan masyarakat dapat mempercepat penanganan Karhutla, terutama menghadapi periode Agustus-September yang diperkirakan menjadi masa kritis akibat kondisi kemarau. (MB)
