TIMIKA — Pemerintah Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, memperkuat intervensi malaria berbasis masyarakat dengan melibatkan kader malaria di 11 kelurahan dan tiga kampung. Langkah ini dilakukan menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 50 Tahun 2026 tentang upaya pengendalian malaria.
Kepala Distrik Mimika Baru, Merlyn Temorubun, mengumpulkan perwakilan kader malaria dari 11 kelurahan untuk membahas strategi memperkuat peran kader dalam menekan angka kasus malaria di wilayah tersebut.
Distrik Mimika Baru tercatat sebagai salah satu wilayah dengan kasus malaria tertinggi di Kabupaten Mimika. Berdasarkan data periode Januari hingga pertengahan Juli 2026, tercatat sebanyak 39.532 kasus malaria di wilayah tersebut.
Merlyn mengatakan, penanganan malaria tidak dapat hanya mengandalkan fasilitas kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat, termasuk kader malaria yang menjadi penggerak utama intervensi di tingkat kampung dan kelurahan.
“Tujuan pertemuan ini adalah bagaimana perlunya upaya menekan kasus malaria di Mimika Baru melalui intervensi semua pihak, salah satunya dengan memperkuat kader malaria sebagai penggerak utama di kampung dan kelurahan. Untuk kader di kampung nanti akan diakomodir melalui Dana Desa,” ujar Merlyn.
Menurutnya, saat ini terdapat 109 kader malaria yang tersebar di 11 kelurahan dan tiga kampung di Distrik Mimika Baru.
Pemerintah distrik berencana mengusulkan dukungan pembiayaan bagi kader malaria di wilayah kelurahan melalui APBD Perubahan 2026. Dukungan tersebut diharapkan dapat diberikan dalam bentuk biaya transportasi untuk menunjang aktivitas kader di lapangan.
“Tercatat total ada 109 kader malaria dari 11 kelurahan dan tiga kampung di Mimika Baru. Untuk segmen ini kami upayakan kader malaria kelurahan mendapatkan pembiayaan dalam bentuk biaya transport di lapangan. Nanti kami coba ajukan di APBD Perubahan, sedangkan untuk kader di kampung, informasi dari Kabid DPMK akan masuk dalam alokasi Dana Desa,” jelasnya.
Kader Jadi Ujung Tombak Intervensi
Merlyn menilai keberadaan kader malaria sangat membantu petugas kesehatan dalam menjalankan berbagai upaya pengendalian malaria berbasis masyarakat.
Karena itu, menurutnya, diperlukan dukungan pemerintah agar para kader dapat menjalankan tugas secara maksimal, terutama dalam melakukan pemantauan pasien, edukasi masyarakat, intervensi vektor dan kegiatan pencegahan lainnya.
“Selama ini kader malaria hanya mendapatkan insentif dari Perdhaki. Apalagi berdasarkan informasi yang disampaikan kader, ada pemotongan disebabkan efisiensi dari Perdhaki pusat. Di sisi lain, beban kasus malaria masih sangat tinggi di wilayah Mimika Baru ini,” katanya.
Merlyn berharap usulan dukungan bagi kader dapat disetujui melalui APBD Perubahan. Dengan adanya dukungan tersebut, ia optimistis kinerja kader di lapangan dapat semakin ditingkatkan.
Ia juga menyebut sejumlah kebutuhan kader seperti timbangan, sarung tangan dan masker tidak dapat diajukan melalui distrik, tetapi harus diusulkan melalui instansi teknis terkait.
Menurut Merlyn, para kader dalam pertemuan juga menyampaikan sejumlah kendala yang mereka hadapi di lapangan, terutama ketika melakukan Pemantauan Minum Obat (PMO) terhadap warga yang dinyatakan positif malaria, intervensi vektor serta edukasi kepada masyarakat.
“Kader menyampaikan kondisi di lapangan, kesulitan dalam melakukan Pemantauan Minum Obat (PMO) untuk warga yang positif malaria, saat intervensi vektor dan melakukan edukasi pada masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap dengan adanya dukungan pemerintah, kader dapat kembali lebih aktif melakukan pemeriksaan malaria, PMO terhadap pasien, serta survei dan intervensi jentik malaria.
UNICEF Dorong Pemantauan Pasien Lebih Masif
Sementara itu, Konsultan Malaria UNICEF Papua Tengah untuk wilayah Timika-Nabire, Yulizar Kasma, mengapresiasi langkah Kepala Distrik Mimika Baru dalam memperkuat keberadaan kader malaria di 11 kelurahan.
Menurut Yulizar, dukungan terhadap kader akan meningkatkan semangat dan kapasitas mereka dalam melakukan intervensi malaria di tengah masyarakat.
“Langkah ini akan meningkatkan semangat kerja di lapangan untuk melakukan PMO pada pasien malaria, intervensi vektor dan meningkatkan kembali pemeriksaan malaria,” kata Yulizar.
Ia menilai salah satu faktor yang menyebabkan rantai penularan malaria belum terputus adalah masih adanya pasien positif malaria yang tidak mengonsumsi obat hingga tuntas.
“Salah satu penyebab kenapa rantai penularan kasus malaria tidak selesai, karena warga yang positif malaria tidak minum obat sampai tuntas, sehingga potensi kambuh kembali dan menularkan kepada orang lain. Untuk itu, pemantauan yang lebih masif perlu kembali dilakukan,” tegasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan kader malaria dari 11 kelurahan, penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Mimika, perwakilan UPTD Malaria Center, staf Distrik Mimika Baru serta UNICEF.
Penguatan peran kader di tingkat kelurahan dan kampung diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam mempercepat penurunan kasus malaria sekaligus memutus rantai penularan di wilayah Distrik Mimika Baru. (MB)
