JAYAPURA/KEEROM — Ancaman masuknya polio ke wilayah Papua semakin menjadi perhatian menyusul sekitar 60 kasus polio yang tercatat di Papua Nugini (PNG) sejak Oktober 2025. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi karena aktivitas lintas batas antara kedua negara cukup tinggi, dengan jumlah pelintas mencapai sekitar 3.000 hingga 7.000 orang setiap hari.
Temuan tersebut diperkuat melalui Survei Cepat Komunitas (SCK) yang dilaksanakan pada Juli 2026 di empat puskesmas wilayah perbatasan, yakni Pitewi dan Waris di Kabupaten Keerom serta Koya Barat dan Skow Mabo di Kota Jayapura.
Health Officer UNICEF Perwakilan Papua, Iswahyudi, mengatakan hasil SCK menunjukkan kesenjangan imunisasi di wilayah perbatasan lebih banyak dipengaruhi rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, bukan hanya persoalan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Menurutnya, survei yang menelusuri sisi permintaan atau demand imunisasi tersebut melibatkan 165 rumah tangga dengan 201 anak sasaran.
Hasil survei menunjukkan cakupan imunisasi polio tetes atau OPV4 baru mencapai 62 persen di Kota Jayapura dan 91 persen di Kabupaten Keerom. Sementara cakupan polio suntik atau IPV2 masing-masing hanya 47 persen di Kota Jayapura dan 61 persen di Keerom.
Angka tersebut masih berada di bawah target cakupan imunisasi sebesar 95 persen.
“Cakupan OPV bahkan anjlok dari 89 persen pada dosis pertama menjadi 75 persen pada dosis keempat. Ini menandakan banyak anak yang tidak menuntaskan imunisasinya,” ujar Iswahyudi.
Ia menjelaskan, salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai polio dan imunisasi. Sekitar separuh responden di Kota Jayapura dan 48 persen responden di Keerom mengaku belum pernah mendengar istilah polio.
Selain itu, hanya sekitar satu dari 10 orang tua yang mengetahui jadwal imunisasi secara tepat. Rumor atau informasi keliru terkait imunisasi juga masih ditemukan di sejumlah kampung.
Persoalan administrasi kependudukan turut menjadi tantangan. Sebanyak 64 persen anak di Kabupaten Keerom yang menjadi bagian dari survei disebut belum memiliki akta kelahiran, sehingga dapat menyulitkan proses pencatatan dan pemantauan imunisasi.
Di sisi lain, sebagian besar pelintas batas masih menggunakan jalur tidak resmi sehingga tidak melalui proses skrining kesehatan.
“Bagi UNICEF, data adalah titik awal, bukan akhir. Keberhasilan kita adalah ketika setiap anak—di pusat kota, di kampung, maupun di perbatasan—memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan,” tegas Iswahyudi dalam kegiatan diseminasi hasil SCK di Jayapura pada 11–12 Agustus dan Keerom pada 13–14 Agustus 2026.
Kepercayaan Masyarakat Jadi Tantangan
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, drg. Juliana Napitupulu, mengatakan tren imunisasi mengalami penurunan sejak pandemi COVID-19. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi.
“Yang kami amati adalah bahwa saat ini masyarakat sedikit krisis kepercayaan terhadap imunisasi, baik itu yang datang ke posyandu, ke klinik, ke puskesmas, maupun ke rumah sakit,” ujar Juliana.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, Turas, menekankan perlunya peningkatan kinerja petugas kesehatan, terutama di wilayah yang memiliki risiko tinggi penularan.
“Kita harus tingkatkan kinerja untuk mengantisipasi risiko penularan, sehingga kejadian luar biasa polio tidak sampai terjadi di Kabupaten Keerom,” ujar Turas.
Sejumlah Langkah Antisipasi Disepakati
Dalam diseminasi hasil SCK di dua wilayah tersebut, para pemangku kepentingan lintas sektor menyepakati sejumlah langkah prioritas untuk memperkuat perlindungan anak di kawasan perbatasan.
Langkah tersebut antara lain penyediaan materi edukasi imunisasi dalam dua bahasa, yakni Pijin dan Indonesia, penguatan peran kader, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam sosialisasi serta menangkal hoaks tentang imunisasi.
Selain itu, disepakati pula pengembangan sistem pengingat jadwal imunisasi melalui kader dan pesan telepon yang dipadukan dengan kegiatan sweeping serta imunisasi kejar bagi anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap.
Program “Gerakan Ayah Peduli Imunisasi” juga akan diinisiasi untuk meningkatkan keterlibatan keluarga dalam memastikan anak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal.
Upaya lainnya mencakup percepatan administrasi kependudukan melalui kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta penguatan skrining kesehatan di pos lintas batas negara.
SCK tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua bersama Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, Tim Imunisasi Papua Juara dan UNICEF Perwakilan Papua dengan dukungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
Turas mengatakan seluruh pihak berkomitmen menindaklanjuti hasil survei melalui koordinasi dan evaluasi secara berkala.
“Seluruh pihak berkomitmen menindaklanjuti kesepakatan melalui koordinasi dan evaluasi berkala agar setiap anak di wilayah perbatasan terlindungi dari polio,” tutup Turas. (MB)
