TIMIKA – Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan evaluasi menyeluruh terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai menjadi penyebab tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp1,1 triliun.
Desakan itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRK Mimika, H. Iwan Anwar dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang II DPRK Mimika, Kamis (30/7/2026) malan, saat menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025.
Iwan mengatakan Fraksi Golkar mengapresiasi realisasi pendapatan daerah yang mencapai 98,23 persen. Namun capaian tersebut dinilai belum sejalan dengan kualitas penyerapan anggaran di sejumlah OPD sehingga menghasilkan SILPA yang sangat besar.
“Keberhasilan meningkatkan pendapatan harus diikuti kemampuan membelanjakan anggaran secara tepat sasaran, tepat waktu, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Jika perlu dilakukan evaluasi serius terhadap pejabat OPD yang menjadi penyebab tingginya SILPA agar tidak mengganggu pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika,” ujarnya.
Fraksi Golkar meminta pemerintah memperbaiki perencanaan berbasis kinerja, mempercepat proses tender sejak awal tahun anggaran, memperkuat pengawasan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta memastikan setiap belanja daerah benar-benar berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat.
Selain persoalan keuangan daerah, Fraksi Golkar juga menilai pemerintah perlu menyusun strategi jangka menengah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset daerah, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi, serta menciptakan iklim investasi yang sehat tanpa membebani masyarakat.
Di sektor pendidikan, Fraksi Golkar menyoroti rendahnya realisasi anggaran yang hanya mencapai 59,06 persen, meskipun capaian program dilaporkan sebesar 98,52 persen. Kondisi itu dinilai perlu dievaluasi agar anggaran pendidikan benar-benar berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan, pemerataan guru, pembangunan sekolah, hingga akses pendidikan di wilayah pedalaman, pesisir, dan pegunungan.
Sementara di bidang kesehatan, Fraksi Golkar meminta pemerintah memperkuat pemerataan tenaga medis, meningkatkan kualitas pelayanan RSUD dan puskesmas, menjamin ketersediaan obat-obatan, serta memperluas layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Fraksi Golkar juga memberikan perhatian terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur. Beberapa usulan prioritas yang diminta segera direalisasikan yakni percepatan pembangunan Jembatan Hokitaba, pembangunan kembali SD-SMP Kampung Banti, peningkatan fasilitas Lapangan Terbang Arwanop, serta pembangunan sarana ibadah dan fasilitas sosial di wilayah yang masih tertinggal.
Selain itu, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Kabupaten Mimika mempercepat penyelesaian penegasan batas wilayah dengan daerah tetangga agar memberikan kepastian hukum, mendukung perencanaan pembangunan, sekaligus mencegah potensi konflik di kemudian hari.
Dalam bidang keamanan, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah meningkatkan dukungan kepada Polres Mimika melalui penyediaan kendaraan patroli, peralatan komunikasi, dan sarana operasional lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah. Menurut fraksi tersebut, luas wilayah Mimika membutuhkan dukungan operasional yang memadai agar pelayanan keamanan menjangkau distrik-distrik yang sulit diakses.
Fraksi Golkar turut menyoroti pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dinilai sebagai kebutuhan mendesak masyarakat. Namun Iwan mengingatkan agar seluruh proses pembangunan dilakukan secara transparan, profesional, serta didahului komunikasi dan koordinasi yang baik dengan DPRK karena menyangkut kebijakan strategis dan pembiayaan daerah dalam jangka panjang.
Tidak hanya itu, pihaknya merekomendasikan Bupati Mimika mempertimbangkan pengangkatan Plt Sekretaris DPRK Mimika Sriyanti Ramping sebagai Sekretaris DPRK definitif apabila telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan ketentuan perundang-undangan. Menurut Fraksi Golkar, selama menjabat sebagai pelaksana tugas, Sriyanti dinilai mampu menjaga stabilitas pelayanan kelembagaan DPRK dan mendukung seluruh agenda persidangan secara efektif.
Pada akhir pandangannya, Fraksi Golkar menyatakan menerima LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 serta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Meski demikian, Fraksi Golkar menegaskan seluruh rekomendasi DPRK harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama evaluasi terhadap OPD dengan serapan anggaran rendah, agar pengelolaan APBD ke depan lebih efektif, akuntabel, dan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat Mimika. (Cr1)
