TIMIKA – Kementerian PPN/Bappenas mengingatkan pemerintah daerah di Tanah Papua agar tidak hanya mengajukan usulan pembangunan, tetapi juga memastikan seluruh persyaratan teknis telah dipenuhi. Tanpa kesiapan tersebut, usulan proyek berpotensi gugur dalam sistem perencanaan dan penganggaran nasional.
Penegasan itu disampaikan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, saat merespons berbagai usulan pembangunan yang disampaikan pemerintah kabupaten/kota se-Tanah Papua dalam Dialog Strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas bersama gubernur serta bupati/wali kota se-Tanah Papua, Kamis (30/7/2026) lalu.
Menurut Medrilzam, banyak usulan pembangunan tidak dapat diproses bukan karena ditolak pemerintah pusat, melainkan karena tidak memenuhi persyaratan dasar yang ditetapkan dalam sistem. Kesiapan lahan, Detail Engineering Design (DED), serta dokumen pendukung lainnya menjadi syarat utama agar sebuah proyek bisa diprioritaskan.
“Sering kali kami menemukan banyak usulan tetapi kesiapannya tidak ada. Hanya sekadar usul. Biasanya itu tertolak oleh sistem, bukan orang yang menolak. Itu yang teman-teman harus siapkan,” tegas Medrilzam.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah menyediakan berbagai skema pembiayaan pembangunan infrastruktur, mulai dari Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Bagi Hasil (DBH), tambahan infrastruktur Otsus, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, program pembangunan jalan daerah, hingga anggaran kementerian/lembaga seperti Kementerian Pekerjaan Umum.
Karena itu, pemerintah daerah didorong memanfaatkan seluruh sumber pendanaan yang tersedia dengan terlebih dahulu menyiapkan perencanaan dan desain pembangunan yang matang.
“Ada juga dana-dana sekarang ini yang sudah tersedia, tolong itu dimanfaatkan sambil kita membangun design-nya juga,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, sejumlah kepala daerah juga menyoroti masih lemahnya konektivitas antarwilayah di Papua. Pemerintah Kabupaten Mimika, misalnya, mengungkapkan bahwa keterbatasan akses transportasi darat membuat banyak distrik masih bergantung pada transportasi udara yang berbiaya tinggi. Kondisi itu berdampak pada meningkatnya biaya logistik dan mengurangi kemampuan fiskal daerah untuk membiayai sektor pembangunan lainnya.
Menanggapi hal itu, Medrilzam mengakui konektivitas masih menjadi tantangan utama pembangunan di Papua. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara bertahap melalui grand design yang disusun bersama sehingga arah pembangunan dan prioritas pendanaan menjadi lebih terukur.
Ia menilai pembangunan konektivitas sebaiknya dimulai dengan menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota provinsi sebagai tulang punggung jaringan transportasi, sebelum diperluas ke wilayah-wilayah lainnya.
“Mungkin connecting dulu antara ibu kota kabupaten dengan ibu kota provinsi. Jadi grand design besar dari konektivitas Papua ini yang kita ingin bangun bersama sehingga ada komitmen dalam prioritas pengalokasian pendanaan itu,” pungkasnya. (Cr2)
