NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari hingga Kamis (30/4/2026) ini mengusung tema “Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah.”
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, selaku Ketua Panitia dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang ini menjadi forum strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah, khususnya yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus.
“Musrenbang ini bertujuan menyelaraskan program prioritas pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat adat, pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan yang inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.
Ia menegaskan, penggunaan Dana Otonomi Khusus harus difokuskan pada program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Selain itu, Musrenbang RKPD Tahun 2027 juga diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, menyempurnakan rancangan RKPD, serta mengintegrasikan usulan kabupaten ke dalam program prioritas provinsi.
Kegiatan ini diikuti sekitar 600 peserta yang berasal dari delapan kabupaten di Papua Tengah, yakni Nabire, Mimika, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya. Peserta terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga adat, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, pemuda, akademisi, mitra pembangunan, hingga media.
Dalam forum tersebut, masing-masing kabupaten diberikan kesempatan untuk menyampaikan 10 usulan program prioritas, yang disesuaikan dengan visi dan misi Gubernur Papua Tengah, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.
Sejumlah narasumber turut dihadirkan untuk memperkaya pembahasan, di antaranya perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Tengah, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), serta akademisi dan mitra pembangunan lainnya.
Menurut Eliezer, keterlibatan Ketua KPA dalam forum ini menjadi penting mengingat adanya persoalan sosial yang perlu mendapat perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah.
Menariknya, dalam pelaksanaan kegiatan ini, seluruh kebutuhan konsumsi dan logistik disediakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal Papua Tengah, sebagai bentuk nyata pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Dana Otonomi Khusus.
Selain itu, nuansa budaya lokal turut mewarnai kegiatan melalui penampilan tarian daerah Papua oleh sanggar seni lokal, yang mencerminkan identitas dan semangat kebersamaan masyarakat Papua Tengah.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap dapat menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2027 yang lebih terarah, responsif, dan inklusif, serta memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal tata kelola Dana Otonomi Khusus secara transparan dan akuntabel.
Musrenbang ini menjadi momentum penting dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan di Papua Tengah. (MB)
