JAKARTA – Temuan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai adanya 11.014 keluarga yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial (bansos) menjadi perhatian serius Anggota DPD RI Provinsi Papua Tengah, Wilhelmus Pigai. Ia menekankan perlunya pembenahan sistem pendataan agar bantuan negara tepat sasaran.
Berdasarkan laporan BPS, ribuan keluarga tersebut teridentifikasi tetap masuk dalam daftar penerima bantuan meskipun status ekonomi mereka menunjukkan ketidaklayakan menurut parameter kemiskinan yang berlaku. Hal ini menunjukkan masih adanya celah dalam pemutakhiran data di lapangan.
Menanggapi kondisi tersebut, Wilhelmus Pigai menyatakan dukungannya terhadap langkah verifikasi data yang lebih ketat. Ia berharap agar kriteria penerima manfaat benar-benar menjadi acuan utama dalam setiap proses penyaluran bantuan.
”Saya berharap supaya penerima manfaat bansos memenuhi kriteria yang sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Wilhelmus Pigai saat memberikan tanggapannya, Selasa (14/4).
Senator asal Papua Tengah ini juga menambahkan bahwa pengawasan di tingkat daerah, mulai dari kabupaten hingga distrik, sangat krusial. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan dan kriteria yang berlaku bukan sekadar masalah administrasi, melainkan bentuk keadilan bagi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan namun belum tersentuh oleh program pemerintah.
Ia mendorong kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk segera melakukan sinkronisasi data hasil temuan BPS tersebut. Dengan data yang lebih akurat, diharapkan anggaran perlindungan sosial dapat dialokasikan secara efektif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah Papua Tengah dan daerah tertinggal lainnya.
