Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyampaikan respons resmi atas situasi keamanan di Tanah Papua yang dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan peningkatan signifikan. Respons tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, dan dilanjutkan dengan konferensi pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Dalam pernyataan pers, disebutkan bahwa sejak tahun 2025 hingga saat ini, peristiwa kekerasan di Papua mengalami eskalasi yang cukup tinggi. Puluhan kasus terjadi dengan ratusan korban jiwa yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari masyarakat sipil, aparat TNI dan Polri, hingga kelompok bersenjata yang selama ini dikenal sebagai OPM, TPNPB, atau KKB.
Peristiwa terbaru pada 14 April 2026 di Kabupaten Puncak kembali menambah daftar panjang konflik bersenjata. Insiden tersebut menyebabkan sembilan orang meninggal dunia, termasuk seorang anak di bawah lima tahun, serta tujuh orang mengalami luka berat. Selain itu, ratusan warga dilaporkan mengungsi ke sejumlah wilayah akibat situasi yang tidak kondusif.
DPD RI menilai bahwa fenomena kekerasan tersebut merupakan akumulasi dari persoalan struktural yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Dampak konflik tidak hanya terjadi di bidang keamanan, tetapi juga meluas pada aspek sosial dan ekonomi, terutama di wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Ribuan warga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, dengan sebagian besar pengungsi belum mendapatkan perhatian optimal.
Selain persoalan keamanan, tingkat kemiskinan di Tanah Papua juga masih menjadi tantangan serius. Secara nasional, Papua masih berada dalam kategori provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yang menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan yang belum teratasi secara efektif meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah dijalankan.
DPD RI juga menyoroti belum tuntasnya berbagai kasus pelanggaran HAM dalam beberapa dekade terakhir. Ketidakjelasan penyelesaian kasus-kasus tersebut dinilai turut memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan memperpanjang siklus konflik yang terus berlangsung.
Di sisi lain, pemerintah pusat telah menyampaikan komitmen untuk mempercepat pembangunan di Papua melalui pendekatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan keamanan. Namun, pendekatan tersebut dinilai perlu diiringi dengan strategi dialogis, humanis, dan berbasis keadilan sosial guna menjawab akar persoalan secara menyeluruh.
DPD RI menilai hingga saat ini belum terdapat desain besar (grand design) dan peta jalan (road map) penyelesaian konflik Papua yang komprehensif, terukur, dan terbuka kepada publik. Minimnya ruang dialog yang inklusif dan partisipatif turut menjadi faktor yang mempengaruhi berlanjutnya dinamika konflik.
Merujuk pada kondisi tersebut, anggota DPD RI se-Tanah Papua menyampaikan sejumlah poin penting, yakni penghentian kekerasan secara menyeluruh, jaminan keamanan dan kelayakan hidup masyarakat, serta keterbukaan pemerintah dalam menyusun grand design dan road map penyelesaian konflik Papua.
Selain itu, DPD RI juga mendorong pelaksanaan dialog inklusif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, penuntasan kasus pelanggaran HAM secara adil dan transparan, penanganan kemiskinan dan ketimpangan pembangunan secara struktural, serta penguatan kolaborasi lintas lembaga dan elemen masyarakat.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan stabilitas keamanan, membangun kembali kepercayaan publik, serta menghadirkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan bagi masyarakat di Tanah Papua.
