NABIRE – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Ir. Diana Kusumastuti, M.T., menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Papua Tengah, mulai dari penyelesaian kawasan pemerintahan daerah otonom baru hingga pembangunan jalan Trans Papua dan jaringan irigasi pertanian.
Hal tersebut disampaikan Diana Kusumastuti usai mengikuti rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, serta jajaran pemerintah daerah di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Rabu (3/6/2026) lalu.
Menurut Diana, pembahasan utama dalam rapat tersebut adalah percepatan penyelesaian Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Tengah yang mencakup pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPR Papua Tengah, dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah.
“Hari ini kami melakukan rapat koordinasi terkait pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk Papua Tengah. Yang pertama kami bahas adalah penyelesaian kawasan pemerintahan daerah otonom baru, yaitu pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPR, dan Kantor MRP Papua Tengah,” ujar Diana.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil peninjauan lapangan, progres pembangunan berjalan dengan baik. Pemerintah pusat juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang telah menindaklanjuti pembangunan kawasan tersebut dengan membangun tiga tower penunjang pemerintahan.
“Kami melihat progres pembangunan sudah berjalan dan saya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang juga telah membangun tiga tower pada kawasan pemerintahan tersebut. Kami berharap seluruh pembangunan dapat selesai bersama-sama pada akhir tahun 2026,” katanya.
Selain pembangunan kawasan pemerintahan, rapat koordinasi juga membahas percepatan penyelesaian ruas Jalan Trans Papua yang menjadi salah satu proyek strategis nasional untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Tanah Papua.
Menurut Diana, pekerjaan Jalan Trans Papua saat ini masih menjadi fokus pemerintah, terutama pada wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang memiliki tantangan geografis cukup besar.
“Kami juga membahas penyelesaian Jalan Trans Papua yang sebagian besar pekerjaannya berada di Papua Tengah dan Papua Pegunungan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Diana turut menyoroti kesiapan Kabupaten Nabire dalam memenuhi persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi program pemerintah pusat.
Ia menjelaskan bahwa dokumen readiness criteria yang menjadi syarat pembangunan sekolah tersebut masih perlu dilengkapi. Namun, Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Nabire telah menyatakan komitmennya untuk segera memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan.
“Tadi sudah ditegaskan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Bupati Nabire bahwa seluruh persyaratan akan segera dipenuhi agar program ini bisa berjalan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Diana menyampaikan bahwa pemerintah juga terus mendorong pembangunan infrastruktur pertanian melalui pengembangan jaringan irigasi sebagai bagian dari dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.
Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, sejumlah proyek irigasi yang dibangun melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 maupun program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) telah selesai dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami melihat masyarakat sangat senang karena hasil pembangunan irigasi sudah dirasakan manfaatnya. Produktivitas pertanian meningkat dengan indeks pertanaman mencapai 250, yang berarti petani bisa panen dua kali dalam setahun bahkan diselingi tanaman palawija,” ungkapnya.
Diana menegaskan, pemerintah pusat akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (MB)
