NABIRE – Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar rapat koordinasi lintas sektor menyikapi tingginya kasus malaria yang dinilai mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2025, kasus malaria di Nabire tercatat mencapai 8.744 kasus. Sementara pada Januari hingga awal Maret 2026, jumlah kasus positif sudah mencapai 766 kasus.
Rapat yang berlangsung di Aula Bapperinda Kabupaten Nabire itu dibuka oleh Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, La Halim. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa malaria tidak bisa lagi dianggap remeh karena penularannya menyasar semua kelompok, termasuk ibu hamil, bayi, balita, dan lansia.
“Malaria sekarang menjadi momok yang mengkhawatirkan. Penularannya tidak pandang bulu. Butuh kerja sama semua pihak,” tegas La Halim.
Ia mendorong keterlibatan lintas sektor, termasuk Dinas Pendidikan, untuk memasukkan materi malaria dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Menurutnya, siswa dapat menjadi agen edukasi ketika kembali ke rumah masing-masing.
“Anak-anak bisa menjadi penyampai informasi bahaya malaria di lingkungan keluarga,” ujarnya.
La Halim juga menekankan pentingnya peran pemerintah distrik dan kampung dalam percepatan eliminasi malaria. Ia mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Eliminasi Malaria di kampung-kampung yang memiliki kasus tinggi.
“Distrik harus mengarahkan kampung untuk percepatan eliminasi. Pukul dua siang ini akan ada pertemuan khusus dengan kepala distrik yang kasus malarianya tinggi,” tambahnya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Kesehatan Nabire, Silas Elias Numobogre, S.Kep., Ns., M.Kes, menegaskan bahwa kepala distrik, kepala kampung, dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus terlibat sesuai bidang tugas masing-masing.
Menurutnya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dapat berperan memperbaiki genangan air dan saluran drainase, Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) melakukan skrining di bandara dan pelabuhan, sementara kepala kampung dapat memanfaatkan dana kampung untuk mendukung program eliminasi malaria.
“Penanganan malaria harus disesuaikan dengan bidang kerja masing-masing. Semua punya peran,” kata Silas.
Sementara itu, Penanggung Jawab Program Malaria Dinas Kesehatan Nabire, Novi, didampingi Konsultan Malaria UNICEF Timika–Nabire, Yulizar Kasma dari UNICEF, menekankan bahwa persoalan malaria bukan sekadar angka statistik, melainkan menyangkut keselamatan generasi masa depan.
Data tahun 2025 menunjukkan sebanyak 790 bayi dan balita tertular malaria di Nabire, serta 108 kasus terjadi pada ibu hamil.
“Malaria sangat berbahaya, terutama bagi ibu hamil dan balita. Bisa menyebabkan anemia berat, pendarahan saat persalinan, keguguran, persalinan prematur, berat badan lahir rendah, malaria kongenital, hingga meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi,” jelas Novi.
Ia juga mengingatkan dampak jangka panjang seperti gangguan perkembangan otak, gizi bermasalah hingga stunting.
“Kita harus selamatkan generasi Nabire. Kita tidak mau anak-anak kita nanti jadi bodoh karena malaria,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris Bapperinda, BKK Wilayah Nabire, Dinas Pendidikan, FKUB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Kepala RRI, Dinas Sosial, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dinas Kominfo, para kepala distrik, kepala puskesmas, kepala kampung, serta unsur terkait lainnya.
Pemerintah Kabupaten Nabire berharap melalui koordinasi lintas sektor ini, langkah konkret percepatan eliminasi malaria dapat segera dilakukan guna menekan angka penularan dan melindungi kelompok rentan di wilayah tersebut. (MB)
