NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa pengendalian inflasi di wilayahnya membutuhkan pendekatan khusus yang berbeda dari daerah lain di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Asisten setda bidang perekonomian, Tumiran, mewakili Gubernur Papua Tengah, dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Rabu (29/4/2026).
Menurut Tumiran, karakteristik geografis Papua Tengah yang didominasi wilayah pegunungan dan keterbatasan akses distribusi menjadi faktor utama yang memengaruhi fluktuasi harga bahan pokok.
“Inflasi di Papua Tengah memiliki karakter khusus, sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan. Harus spesifik wilayah, cepat, dan berbasis data,” tegasnya.
Intan Jaya Jadi Sorotan
Dalam rapat tersebut, Kabupaten Intan Jaya menjadi perhatian utama akibat lonjakan harga pangan yang cukup signifikan. Harga beras tercatat naik hingga 9,33 persen, disusul komoditas lain seperti minyak goreng, telur, dan daging ayam yang juga melampaui rata-rata nasional.
Kenaikan harga ini dipicu oleh hambatan distribusi, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Langkah Jangka Pendek: Stabilkan Harga
Sebagai respons cepat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menerapkan enam langkah konkret sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Di antaranya pelaksanaan operasi pasar, pengawasan distribusi dan penimbunan, serta pemantauan harga secara intensif.
Langkah ini ditujukan untuk menahan laju kenaikan harga dan menjaga stabilitas pasokan bahan pokok di masyarakat.
Strategi Jangka Panjang: Perkuat Ketahanan Pangan
Selain intervensi jangka pendek, pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang guna mengatasi akar persoalan inflasi di daerah.
Beberapa langkah yang dirancang meliputi:
* Mendorong produksi pangan lokal berbasis potensi wilayah
* Memperkuat peran TPID di tingkat kabupaten
* Mengembangkan sistem data harga berbasis real-time
* Memperluas gerakan pangan murah
* Menggalakkan program gerakan menanam
Tumiran menegaskan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar.
Jaga Daya Beli dan Stabilitas Ekonomi
Pemerintah berharap, melalui kombinasi strategi jangka pendek dan panjang, daya beli masyarakat tetap terjaga dan gejolak harga tidak berdampak pada stabilitas sosial ekonomi di Papua Tengah, terutama menjelang periode meningkatnya permintaan.
“Tujuan utama kita adalah menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokoknya,” pungkas Tumiran.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Nabire serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebagai bagian dari upaya terpadu pengendalian inflasi di Papua Tengah. (MB)
