TIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan Pendampingan Perhitungan Rencana Pemenuhan Tenaga Kesehatan guna memperkuat perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan hingga ke wilayah pesisir, pegunungan, dan daerah terpencil.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pemerataan layanan kesehatan agar dapat menjangkau seluruh masyarakat secara optimal. Kegiatan berlangsung di Hotel Horison Diana pada Rabu (17/6/2026).
Melalui pendampingan tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Mimika.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Sumber Daya Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Mimika, Septina Felle, menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai, baik dari sisi jumlah, jenis, kompetensi, maupun pemerataannya.
Ia mengatakan, melalui aplikasi Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan (Renbut Nakes) dari Kementerian Kesehatan, kebutuhan tenaga kesehatan dapat dihitung berdasarkan metode yang telah ditetapkan sehingga menjadi dasar penyusunan kebijakan pengadaan sumber daya manusia kesehatan.
Mewakili Bupati Mimika, Asisten III Setda Mimika, Herry Onawame, mengatakan bahwa perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan harus dilakukan secara tepat, terukur, dan berbasis data agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh masyarakat secara adil dan merata.
Menurutnya, Kabupaten Mimika memiliki tantangan geografis yang kompleks sehingga ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
“Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan harus dilakukan secara tepat, terukur, dan berbasis data yang kuat agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh masyarakat secara adil dan merata,” ucap Herry.
Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Papua Tengah, Kristianus Tebai menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat penting untuk menghasilkan data kebutuhan tenaga kesehatan yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Menurutnya, seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit harus memiliki data yang valid agar kebutuhan tenaga kesehatan dapat diketahui secara pasti dan distribusinya dilakukan secara merata.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan melalui program pendidikan dokter dan dokter spesialis yang digagas Gubernur Papua Tengah.
Tahun ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan pembiayaan pendidikan bagi 35 tenaga medis yang terdiri dari 20 dokter umum dan dokter gigi, 10 dokter spesialis, serta lima dokter subspesialis.
“Ketika kebutuhan tenaga kesehatan sudah dihitung secara akurat, kita bisa mengetahui kekurangan di setiap fasilitas kesehatan dan mengusulkannya secara tepat sehingga pemerataan tenaga kesehatan dapat benar-benar terwujud,” pungkasnya. (Cr2)
