TIMIKA – Jabatan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Mimika saat ini mengalami kekosongan. Bupati Mimika Johannes Rettob memastikan akan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) setelah proses administrasi pengunduran diri pejabat sebelumnya rampung di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Bupati menjelaskan, secara pribadi pejabat Kadishub Jania Basir telah mengajukan pengunduran diri sejak tahun lalu. Namun, saat itu dirinya meminta agar yang bersangkutan tetap menyelesaikan tugas hingga akhir tahun anggaran.
“Pengajuan berhenti sudah disampaikan sejak tahun lalu, tetapi saya minta menyelesaikan dulu tanggung jawabnya. Memasuki awal tahun ini, karena kondisi kesehatan dan harus bolak-balik berobat ke luar Timika, beliau merasa tidak enak menjalankan tugas sehingga mengajukan cuti,” jelas Bupati kepada Wartawan di Timika, Sabtu (28/2/2026).
Menurutnya, proses pemberhentian pejabat harus melalui mekanisme dan mendapatkan pertimbangan teknis dari BKN. Setelah ada rekomendasi resmi dari BKN terkait pemberhentian dari jabatan, barulah pimpinan daerah dapat menunjuk Pelaksana Tugas.
“Kalau dari BKN sudah keluar pertimbangan teknis untuk diberhentikan dari jabatan, baru kami tunjuk Plt. Untuk saat ini masih dalam proses,” ujarnya.
Bupati juga menjelaskan bahwa awalnya pejabat tersebut berencana mengambil cuti di luar tanggungan negara. Namun, berdasarkan aturan kepegawaian, cuti di luar tanggungan negara berimplikasi pada pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil (PNS), bukan hanya dari jabatan.
“Saya tanyakan, apakah mau mundur dari PNS atau dari jabatan. Kalau cuti di luar tanggungan negara, berarti diberhentikan sebagai PNS. Akhirnya izin cutinya diubah menjadi cuti besar, sehingga hanya melepas jabatan,” terangnya.
Cuti besar tersebut diajukan selama enam bulan untuk pemulihan kesehatan. Sementara menunggu proses administrasi selesai, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan untuk sementara dikendalikan oleh Sekretaris Daerah.
Bupati Johannes Rettob menegaskan, penunjukan Pelaksana Tugas akan dilakukan setelah seluruh prosedur kepegawaian sesuai ketentuan dipenuhi, agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal. (Etty)
