TIMIKA – Tokoh masyarakat Suku Kamoro, Marianus Maknaipeku, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kegiatan Belanja Pembukaan Lahan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024.
Desakan tersebut disampaikan Marianus karena hingga kini proses penyidikan dinilai belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, meski penyidik telah memeriksa puluhan saksi.
“Kalau memang sudah masuk tahap penyidikan, jangan hanya menyampaikan bahwa tersangka akan segera ditetapkan. Masyarakat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan,” kata Marianus kepada wartawan, Rabu (5/8/2026) malam.
Menurutnya, lambannya penanganan perkara berpotensi menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Karena itu, aparat penegak hukum diminta bekerja secara profesional, transparan, dan menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum.
Ia menegaskan, apabila penyidik menemukan adanya keterlibatan pejabat maupun pihak lain dalam dugaan penyimpangan anggaran, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau memang ada pejabat yang terlibat, harus bertanggung jawab. Jangan sampai muncul kesan kasus ini dibiarkan begitu saja,” ujarnya.
Marianus juga berharap Kejari Mimika memprioritaskan penyelesaian perkara tersebut hingga tuntas. Menurutnya, masyarakat ingin melihat penegakan hukum dilakukan secara adil tanpa membedakan perkara kecil maupun perkara yang melibatkan anggaran besar.
“Kasus-kasus kecil bisa cepat diproses hingga ke pengadilan. Jangan sampai kasus yang lebih besar justru berlarut-larut. Kejaksaan harus menunjukkan ketegasan,” katanya.
Ia berharap penyidik segera menuntaskan proses penyidikan dan menetapkan tersangka apabila telah memenuhi sedikitnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum.
Sebelumnya, Kejari Mimika mengungkapkan bahwa penyidikan dugaan korupsi kegiatan Belanja Pembukaan Lahan Perkebunan seluas 150 hektare yang bersumber dari APBD/DPA DTPHP Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024 masih terus berjalan.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Mimika, Norbertus Dhendy Restu Prayogo, mengatakan hingga saat ini penyidik telah memeriksa 39 saksi. Dari jumlah tersebut, sekitar 25 orang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara sisanya berasal dari kelompok tani, konsultan pengawas, Kelompok Kerja (Pokja), perencana, penyedia, serta pihak Inspektorat Kabupaten Mimika.
“Untuk saat ini masih dalam tahap penyidikan dengan total 39 orang saksi yang telah diperiksa,” ujar Dhendy.
Kejari Mimika memastikan penyidikan masih terus berlangsung guna mengumpulkan alat bukti sebelum menentukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut. (Etty)
