TIMIKA – Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) meminta pemerintah pusat melibatkan masyarakat yang terdampak langsung apabila membentuk tim investigasi untuk mengkaji persoalan sedimentasi di wilayah pesisir Kabupaten Mimika.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul berkembangnya wacana pembentukan tim investigasi terkait dugaan dampak tailing PT Freeport Indonesia terhadap pendangkalan di Muara Sipu-Sipu.
Ketua Lemasko, Gregorius Okoare, mengapresiasi langkah anggota DPR Provinsi Papua Tengah bersama sejumlah pihak yang telah bertemu DPR RI di Jakarta guna membahas persoalan sedimentasi di Mimika. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir.
Meski demikian, Gregorius menegaskan bahwa berdasarkan pengamatan masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan pesisir, pendangkalan di Muara Sipu-Sipu belum bisa langsung disimpulkan sebagai dampak tailing PT Freeport Indonesia.
“Kami mendengar ada informasi yang menyebut pendangkalan di Sipu-Sipu merupakan dampak tailing PT Freeport Indonesia. Namun berdasarkan yang kami lihat, tailing itu belum sampai ke Muara Sipu-Sipu karena jaraknya masih cukup jauh. Menurut kami, pendangkalan di sana lebih merupakan proses alam dan tidak ada hubungan langsung dengan tailing Freeport,” ujar Gregorius dalam konferensi pers, Kamis (6/8/2026) malam.
Ia menjelaskan, dampak sedimentasi saat ini dirasakan masyarakat di lima kampung, yakni Tipuka, Ayuka, Nawaripi, Koperapoka, dan Nayaro. Selain itu, masyarakat di wilayah timur juga mulai mengalami kesulitan transportasi akibat pendangkalan Muara Puriri.
Menurut Gregorius, kondisi tersebut membuat perjalanan masyarakat melalui jalur laut semakin berisiko karena gelombang dapat mencapai dua hingga tiga meter. Situasi itu bahkan menimbulkan trauma bagi warga yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada akses transportasi laut.
Karena itu, ia meminta PT Freeport Indonesia turut menghadirkan solusi terhadap persoalan akses transportasi masyarakat.
“Freeport suka atau tidak suka harus ada alternatif atau upaya lain agar lalu lintas masyarakat tidak terus mengalami kendala seperti selama ini,” katanya.
Selain itu, Gregorius juga mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera menyiapkan kapal keruk untuk melakukan normalisasi Kali Sipu-Sipu sehingga akses transportasi masyarakat dapat kembali lancar.
Sementara itu, Wakil Ketua I Lemasko, Marianus Maknaipeku, menyatakan mendukung setiap upaya penyelesaian persoalan sedimentasi. Namun, ia menilai langkah tersebut harus dilakukan melalui dialog bersama seluruh pihak, termasuk PT Freeport Indonesia.
“Pada prinsipnya kami sangat mendukung. Tetapi kalau mau melangkah, mari kita duduk bersama dengan PT Freeport Indonesia. Bila perlu kita sama-sama melakukan presentasi dan bekerja demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Hal senada disampaikan perwakilan pemuda Kamoro, Thomas Too. Ia mengapresiasi langkah anggota DPR Provinsi Papua Tengah John Gobai bersama aktivis lingkungan yang telah mengangkat persoalan sedimentasi hingga menjadi perhatian nasional.
Meski demikian, Thomas menegaskan bahwa apabila DPR RI membentuk tim investigasi dampak tailing, masyarakat yang selama ini merasakan dampak langsung harus menjadi bagian dari tim tersebut.
“Kalau bicara dampak tailing, yang paling merasakan adalah kami di lima kampung. Karena itu, jika dibentuk tim investigasi, harus ada keterwakilan masyarakat yang terdampak langsung agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Sekretaris Komisi Lemasko, Yohanes Mamiri, menambahkan bahwa persoalan sedimentasi harus dikaji secara ilmiah dan tidak boleh langsung disimpulkan sebagai dampak tailing PT Freeport Indonesia tanpa hasil penelitian yang komprehensif.
Menurutnya, tim yang nantinya dibentuk harus melibatkan tenaga ahli yang memahami persoalan sedimentasi, unsur pemerintah, serta tim teknis PT Freeport Indonesia untuk memastikan apakah material penyebab pendangkalan benar-benar berasal dari tailing atau merupakan proses alam.
“Semua harus melalui kajian. Jangan langsung merujuk kepada PT Freeport. Harus ada analisis dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi agar hasilnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Yohanes mengatakan pemerintah juga memiliki kepentingan dalam penyelesaian persoalan tersebut karena perusahaan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara maupun daerah. Oleh sebab itu, menurutnya, pemerintah dan perusahaan perlu bersinergi melakukan normalisasi sungai demi menjaga akses transportasi masyarakat.
Ia mengakui akses menuju wilayah timur, khususnya lima kampung di pesisir, semakin sulit ketika air laut surut sehingga menyulitkan masyarakat menuju dusun untuk mencari sumber penghidupan.
Menurut Yohanes, PT Freeport Indonesia selama ini juga telah melibatkan masyarakat lokal dalam sejumlah kegiatan normalisasi sungai agar jalur transportasi perahu tetap dapat digunakan. Lemasko pun terus membangun komunikasi dengan perusahaan dan pihak terkait untuk mencari solusi atas sedimentasi yang terjadi di wilayah masyarakat Kamoro.
Karena itu, Yohanes menegaskan bahwa apabila pemerintah pusat membentuk tim investigasi maupun tim survei lapangan, masyarakat pemilik hak ulayat dan Lemasko wajib dilibatkan sejak tahap kajian hingga pelaksanaan normalisasi.
“Kami berharap apabila ada tim dari Jakarta yang datang melakukan survei, masyarakat hak ulayat dan Lemasko harus dilibatkan karena kami yang mengetahui kondisi di lapangan dan merasakan langsung dampaknya,” tegasnya. (IT)
