JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan bahwa fenomena El Nino 2026 telah aktif dan berpotensi mencapai kategori sangat kuat. Kondisi ini diperkirakan menyebabkan musim kemarau yang lebih kering dan berlangsung lebih lama di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta gangguan pada berbagai sektor strategis.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam rapat terbatas Penanganan Cuaca Ekstrem dan Penanganan Bencana yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Menurut Faisal, El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di wilayah tengah Samudra Pasifik meningkat lebih dari 0,5 derajat Celsius di atas normal. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, kondisi saat ini telah memasuki kategori El Nino kuat sehingga membutuhkan langkah antisipasi sejak dini.
Selain itu, BMKG mencatat fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) masih berada pada fase netral, namun diperkirakan berkembang menjadi fase positif pada periode September hingga Desember 2026. BMKG juga memprakirakan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus di sekitar 48,84 persen wilayah Indonesia, kemudian berlanjut pada September sebesar 25,41 persen.
Rapat yang dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih tersebut membahas strategi pemerintah dalam menghadapi dampak musim kemarau, terutama risiko kekeringan, karhutla, dan bencana hidrometeorologi lainnya.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk memperkuat upaya menjaga ketersediaan air dan mencegah kebakaran hutan serta lahan selama periode kemarau yang dipengaruhi El Nino.
Menindaklanjuti arahan tersebut, BMKG menetapkan dua fokus utama penanganan. Pertama, menjaga ketersediaan air melalui pengisian waduk dengan dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan langkah teknis lainnya. Kedua, mengantisipasi karhutla melalui pembasahan lahan-lahan rentan dan area yang pernah terbakar.
BMKG memperkirakan risiko karhutla mulai meningkat sejak Juli dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Wilayah berisiko tinggi diprediksi meluas terutama di Sumatera dan Kalimantan. Lima provinsi yang menjadi prioritas pengawasan adalah Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Faisal menegaskan bahwa langkah mitigasi tidak hanya ditujukan untuk menghadapi kekeringan dan karhutla, tetapi juga sebagai persiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah pada akhir tahun, seperti hujan ekstrem dan siklon tropis.
Sebagai langkah preventif, BMKG bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus memperkuat pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca berbasis data. Pelaksanaan OMC memanfaatkan informasi meteorologi, kondisi muka air tanah di kawasan gambut, serta pemantauan titik panas (hotspot) untuk menjaga kelembapan lahan dan mencegah kebakaran.
Selain mendukung pengendalian karhutla, OMC juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di waduk-waduk strategis. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan Danau Toba yang berfungsi mendukung kebutuhan irigasi, penyediaan air bersih, dan operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
BMKG juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan. Pada sektor pengelolaan lahan, diperlukan penguatan pemantauan hotspot, patroli terpadu, pembasahan lahan gambut, pembangunan sekat kanal, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan.
Di sektor kesehatan, BMKG mendorong peningkatan pemantauan kualitas udara, penguatan sistem peringatan dini berbasis konsentrasi PM2.5, peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, dan pemantauan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Sementara itu, pada sektor pangan dan pertanian, BMKG merekomendasikan percepatan masa tanam sebelum periode defisit air mencapai puncaknya, penggunaan varietas tanaman berumur pendek, prioritas distribusi air pada fase kritis pertumbuhan tanaman, serta pembatasan ekspansi pertanian di wilayah yang sangat rentan kekeringan.
Pada sektor ekonomi, pemanfaatan informasi prediksi musim dinilai penting untuk mengendalikan inflasi pangan, memperkuat sistem pemantauan harga dan produksi, serta meningkatkan koordinasi kebijakan ekonomi dan ketahanan pangan.
Adapun pada sektor energi, BMKG mendorong pengelolaan waduk berbasis informasi cuaca dan iklim agar ketersediaan air dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangkit listrik, irigasi pertanian, dan kebutuhan masyarakat. Diversifikasi sumber energi melalui optimalisasi PLTG, PLTU, serta pemanfaatan energi surya dan angin juga menjadi bagian dari strategi adaptasi menghadapi musim kemarau dan El Nino.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, serta geofisika, BMKG menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam mengantisipasi dampak El Nino, menjaga ketahanan sumber daya air, menekan risiko karhutla, dan meningkatkan kesiapsiagaan nasional menghadapi berbagai potensi bencana hidrometeorologi. (MB)
