NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) II Penyusunan Dokumen Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026–2056 di Aula RRI Nabire, Rabu (2/7/2026).
Forum tersebut menjadi tahapan lanjutan dalam penyusunan dokumen strategis yang akan menjadi pedoman utama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Papua Tengah selama tiga dekade ke depan, sekaligus menjadi landasan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
FGD II melibatkan perwakilan dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah, yakni Kabupaten Nabire, Dogiyai, Paniai, Deiyai, Mimika, Puncak, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Hadir pula narasumber dari Direktorat Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup, Institut Teknologi Bandung sebagai tenaga ahli penyusun RPPLH, unsur TNI-Polri, organisasi perangkat daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nabire, Perum Bulog KCP Nabire, akademisi, lembaga adat, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sebagian peserta mengikuti kegiatan secara daring.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah, Yan Richard Pugu, mengatakan penyusunan RPPLH merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 yang mengamanatkan setiap pemerintah provinsi memiliki dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar kebijakan pembangunan.
Menurutnya, RPPLH tidak hanya menjadi basis data lingkungan hidup, tetapi juga menjadi dokumen induk yang mengarahkan seluruh kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
“Dokumen ini nantinya akan menjadi rujukan utama seluruh kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Papua Tengah,” ujar Yan.
Ia menjelaskan FGD II merupakan tindak lanjut dari FGD pertama yang telah dilaksanakan pada 16 April 2026. Pada forum sebelumnya telah berhasil dipetakan berbagai potensi, tantangan, dan isu strategis lingkungan hidup sesuai karakteristik wilayah Papua Tengah.
Karena itu, melalui FGD II pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan mulai menyusun berbagai skenario perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar pembangunan daerah tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem.
“Kita ingin pembangunan tetap berlangsung, tetapi keseimbangan lingkungan hidup juga tetap terjaga. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memberikan masukan sesuai bidang masing-masing,” katanya.
Menurut Yan Richard Pugu, pembahasan dalam forum kali ini difokuskan pada sejumlah tema strategis, meliputi perlindungan lingkungan hidup, pemulihan lingkungan, pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, pendayagunaan sumber daya alam, penerapan dekarbonisasi, hingga penguatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.
Ia berharap hasil diskusi dapat menghasilkan berbagai rekomendasi yang mampu mendukung pembangunan Papua Tengah secara berkelanjutan di tengah semangat otonomi daerah dan perkembangan daerah otonom baru.
Sementara itu, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang diwakili Staf Ahli II Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Herman Kayame, S.T., M.T., menegaskan bahwa Papua Tengah saat ini berada pada fase penting pembangunan.
Menurutnya, berbagai peluang pemanfaatan sumber daya alam memang terbuka luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
“RPPLH menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan hidup, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik dan penjaga ruang hidup di Tanah Papua,” katanya.
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah disebutkan bahwa penyusunan RPPLH merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025.
Dokumen tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, sekaligus menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan dokumen pembangunan daerah.
Penyusunan RPPLH juga menjadi bagian dari implementasi visi pembangunan Papua Tengah Emas: Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan, yang menempatkan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutan tersebut juga diungkapkan bahwa hasil FGD I telah mengidentifikasi sejumlah persoalan strategis di Papua Tengah.
Dari aspek lingkungan, ditemukan adanya tekanan terhadap kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan, alih fungsi kawasan hutan, degradasi wilayah pesisir dan perairan, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, serta perlunya penguatan pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Sementara dari aspek sosial dan budaya masih ditemukan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan, keterbatasan layanan air bersih di sejumlah wilayah, serta persoalan hak ulayat dan pemanfaatan ruang yang membutuhkan penyelesaian secara partisipatif dengan menghormati nilai-nilai adat.
Di sektor ekonomi, Papua Tengah juga masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam berbasis ekstraktif, tingginya biaya logistik akibat kondisi geografis, serta perlunya penguatan ekonomi masyarakat lokal melalui pengembangan potensi unggulan daerah yang berkelanjutan.
Karena itu, Herman Kayame menegaskan FGD II tidak lagi berfokus pada identifikasi persoalan, melainkan mulai merumuskan berbagai skenario perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang realistis, implementatif, dan sesuai karakteristik Papua Tengah.
“Hasil pembahasan dalam FGD II ini selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan dokumen teknis RPPLH Provinsi Papua Tengah yang kemudian akan dikonsultasikan kepada publik sebelum dilakukan proses verifikasi oleh Direktorat Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup,” jelasnya.
Ia berharap seluruh peserta, baik dari unsur pemerintah, akademisi, masyarakat adat, pelaku usaha maupun pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan masukan, pandangan, dan rekomendasi yang konstruktif sehingga dokumen RPPLH yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata Papua Tengah.
Selain itu, tenaga ahli yang mendampingi penyusunan RPPLH diharapkan mampu membantu kelompok kerja dalam mengevaluasi berbagai alternatif skenario hingga menghasilkan rumusan yang tepat, realistis, dan dapat diimplementasikan.
Dokumen RPPLH Provinsi Papua Tengah selanjutnya direncanakan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026–2056 sebagai pedoman resmi pembangunan daerah yang berorientasi pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. (MB)
