TIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar apel gabungan dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah di Pusat Pemerintahan SP 3, Senin (27/04/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita.”
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mimika, Johannes Rettob membacakan pidato Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dalam pidato itu disampaikan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif di seluruh Indonesia.
“Otonomi daerah merupakan instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Johannes saat membacakan sambutan.
Ia menambahkan, otonomi daerah juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan mengembangkan potensi lokal. Namun demikian, pelaksanaannya harus tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan menjaga keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional.
Dalam pidato tersebut juga ditekankan sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama, di antaranya upaya mewujudkan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi, pengembangan kewirausahaan, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Selain itu, pemerintah daerah juga diimbau untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar setiap kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran.
Pidato tersebut turut menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia agar seluruh pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan secara sederhana dan tidak berlebihan. Penggunaan anggaran diharapkan lebih optimal serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus menghindari pemborosan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Pada kesempatan yang sama, Johannes Rettob juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menyusun program berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
“Kita harus membangun dari kampung ke kota, dengan mengidentifikasi potensi yang ada di setiap distrik dan kampung, sehingga pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat,” ujarnya. (Cr2)
