TIMIKA – Front Rakyat Papua (FRP) Timika menggelar aksi demonstrasi damai di halaman Kantor DPRK Mimika, Selasa (7/4/2026), dengan menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya penutupan PT Freeport Indonesia serta pembubaran Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Otonomi Khusus (Otsus).
Berdasarkan pantauan di lapangan, massa aksi menyampaikan orasi di hadapan anggota DPRK Mimika. Sejumlah spanduk dan tulisan pada karton juga dibentangkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi.
Salah satu perwakilan FRP Timika, Onan Kobogau, dalam orasinya menyatakan bahwa pihaknya menilai keberadaan PT Freeport Indonesia menjadi simbol ketidakadilan bagi masyarakat asli Papua.
“Kami meminta PT Freeport Indonesia ditutup karena dianggap sebagai dalang penindasan di tanah Papua. Ini merupakan bentuk kekecewaan kami sebagai masyarakat asli Papua,” ujarnya.
Ia menambahkan, meskipun perusahaan tersebut telah lama beroperasi di Papua, namun dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kami merasa ditindas di tanah sendiri. Karena itu, kami berharap DPRK Mimika dapat menyampaikan aspirasi ini dalam setiap forum di tingkat pusat,” tambahnya.
Selain itu, Onan juga menilai keberadaan MRP dan kebijakan Otsus belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Papua.
“MRP sebaiknya dibubarkan karena dinilai belum mampu menyuarakan kepentingan masyarakat secara maksimal. Begitu juga dengan Otsus, sebaiknya dikaji ulang karena belum sepenuhnya menyejahterakan rakyat,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, perwakilan perempuan juga turut menyampaikan aspirasi terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia hingga tahun 2061.
Ia menilai keputusan tersebut tidak melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.
“Seharusnya ada komunikasi dengan pemilik tanah adat. Tanah ini adalah milik masyarakat adat, sehingga setiap keputusan harus melibatkan mereka,” ujarnya.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapraiyau, menyatakan pihaknya telah menerima seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi dan akan menindaklanjutinya.
“Aspirasi ini menjadi catatan penting bagi kami dan akan kami teruskan ke tingkat yang lebih tinggi. Kami akan mengawal agar hal-hal yang menjadi keresahan masyarakat dapat ditindaklanjuti,” katanya.
Ia juga berharap seluruh elemen masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis.
(IT)
