NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan program sekolah gratis bagi pelajar tetap dilanjutkan pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak Papua.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitas Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Yulianus Kuayo, kepada awak media di Nabire, Jumat (13/3/2026).
Menurut Yulianus, kebijakan sekolah gratis merupakan program yang dicanangkan oleh Gubernur Papua Tengah dengan tujuan utama memastikan seluruh anak Papua dapat mengenyam pendidikan.
“Kebijakan gubernur ini sebetulnya tujuannya hanya satu, anak-anak Papua harus sekolah. Kalau semua anak Papua sekolah maka otomatis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selama ini masih banyak anak Papua yang tidak melanjutkan pendidikan karena terkendala biaya. Oleh karena itu, pemerintah mengambil alih sejumlah komponen pembiayaan pendidikan yang sebelumnya ditanggung oleh orang tua siswa.
Menurutnya, pemerintah memilih menyalurkan dana langsung ke sekolah agar penggunaan anggaran lebih mudah dikontrol dan dipertanggungjawabkan.
“Kalau dana diberikan langsung ke siswa, kita masih pertanyakan apakah benar akan dibayarkan ke sekolah. Karena itu pemerintah memilih membayar langsung ke sekolah sehingga siswa tinggal datang dan belajar,” katanya.
Program sekolah gratis tersebut mencakup jenjang pendidikan SMA, SMK, dan SLB. Pada tahun ini, program tersebut juga diperluas dengan menambahkan jenjang SMP serta dukungan untuk sekolah yang memiliki asrama.
Yulianus menjelaskan terdapat perbedaan antara sekolah berpola asrama dan sekolah berasrama. Sekolah berpola asrama merupakan lembaga pendidikan di mana seluruh siswa dan guru tinggal dalam satu kompleks sekolah, seperti yang diterapkan di SMA Negeri Meepago atau Meepago Boarding School.
Sementara itu, sekolah berasrama adalah sekolah yang memiliki fasilitas tempat tinggal bagi sebagian siswa, namun tidak semua peserta didik tinggal di asrama tersebut. Dalam beberapa kasus, fasilitas asrama juga dapat dikelola oleh lembaga lain seperti gereja.
Selain itu, ada pula rumah penampungan atau penginapan siswa yang dibangun oleh pemerintah kampung atau daerah, namun fasilitas tersebut tidak termasuk dalam kategori asrama sekolah karena tidak memiliki sistem pendidikan dan pengelolaan khusus.
“Kalau asrama itu ada sistemnya, ada kurikulumnya, ada aturan di dalamnya. Jadi itu berbeda dengan rumah penampungan biasa,” jelasnya.
Ia menambahkan, hingga tahun lalu program sekolah gratis telah menjangkau hampir 25 ribu siswa di Papua Tengah. Tahun ini jumlah penerima diperkirakan meningkat setelah jenjang SMP turut dimasukkan dalam program tersebut.
Selain itu, dukungan untuk sekolah berpola asrama juga menjangkau sekitar 2.000 siswa, sementara untuk sekolah berasrama sekitar 1.000 siswa.
“Kalau ditotal semuanya, penerima manfaatnya sudah lebih dari 50 ribu siswa,” ujarnya.
Sementara untuk jenjang sekolah dasar, pemerintah provinsi masih mencari formulasi kebijakan yang tepat agar program dukungan pendidikan dapat berjalan efektif tanpa mengganggu proses belajar di sekolah.
Pemerintah berharap program sekolah gratis tersebut dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak Papua sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah. (MB)
