Menu ✖

Mode Gelap
Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum Yorrys Raweyai Dorong Aspirasi Daerah Menjadi Perhatian Nasional Wilhelmus Pigai Dorong Penguatan Hak Politik Orang Asli Papua melalui Kajian Regulasi Gubernur Meki Nawipa Tinjau Tambang Bawah Tanah Freeport, Pelajari Teknologi dan Operasional Pertambangan Empat Pejabat Tinggi Negara Turun ke Nabire, Tertibkan Tambang Emas Ilegal

Headline

Natalius Pigai: Komnas HAM Akan Bekerja Seperti KPK, Boleh Bentuk Unit Penyidikan HAM

adminbadge-check


					Natalius Pigai: Komnas HAM Akan Bekerja Seperti KPK, Boleh Bentuk Unit Penyidikan HAM Perbesar

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bahwa salah satu poin penting dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah menambah kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sehingga lembaga itu dapat bekerja layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pernyataannya kepada pers usai beraudiensi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Jumat (20/2/2026), Pigai menyebutkan bahwa revisi UU HAM akan memberikan Komnas HAM kewenangan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat. Nantinya, Komnas HAM akan memiliki penyidik pegawai negeri sipil yang dibina oleh Kejaksaan Agung.

“Komnas HAM itu akan berlaku seperti KPK, KPK ada penyidik. Kepolisian ada penyidik. Kejaksaan ada penyidik. Nanti besok Komnas HAM ada penyidik, ada penyidik pegawai negara sipil,” ujar Pigai.

Pigai menjelaskan bahwa penambahan kewenangan itu bagian dari penguatan peran Komnas HAM di dalam sistem penegakan HAM di Indonesia. Selain kewenangan penyidikan, dalam revisi UU HAM juga akan diatur kemungkinan Komnas HAM memiliki wewenang pemanggilan paksa, penuntutan, serta memberikan amicus curiae (pertimbangan hukum) di pengadilan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyambut baik gagasan tersebut dan menyatakan institusinya akan mendukung pembentukan unit penyidikan HAM. Meski demikian, rincian teknis tentang siapa yang akan menjadi penyidik serta mekanisme kerja sama antarinstansi masih perlu dibahas lebih lanjut.

Pigai menargetkan bahwa revisi UU HAM  yang mencakup pemberian kewenangan baru bagi Komnas HAM  akan rampung pada tahun ini. Setelah itu, pemerintah akan mengupayakan revisi Undang-Undang Pengadilan HAM pada 2027 untuk semakin memperkuat kerangka hukum penanganan pelanggaran HAM di Indonesia

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Lapak Pinang Dibongkar Satpol PP, Mama-Mama OAP Kecewa dan Minta Tempat Jualan yang Layak

7 November 2026 - 09:24 WIB

20261107

Semarak HKN ke-62, Dinkes dan KORMI Mimika Ajak Masyarakat Budayakan Hidup Sehat

7 November 2026 - 09:11 WIB

IMG 20261107 181020

Paniai dalam Bayang-Bayang Militer, SMI-KP Sulut Desak Perlindungan Warga Sipil dan Sampaikan 16 Tuntutan

7 November 2026 - 06:15 WIB

IMG 20261107 WA0010

Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal

7 November 2026 - 05:49 WIB

IMG 20261107 WA0006

Semarak Hari Pahlawan 2026, 150 Anggota Pramuka Saka Bhayangkara Polres Mimika Turun ke Masyarakat

7 November 2026 - 05:21 WIB

IMG 20261107 142017
Trending di Headline