NABIRE — Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Koordinator Wilayah Mee Pago, Okto Pekey, menyoroti masih seringnya hak politik masyarakat adat diabaikan dalam proses demokrasi di Provinsi Papua Tengah.
Hal tersebut disampaikan Okto dalam workshop bertajuk “Memperkuat Hak Politik Masyarakat Adat di Papua Tengah” yang dimoderatori Hengki Yeimo, pada Festival Media Se-Tanah Papua Perdana di Kabupaten Nabire, Kamis (15/1/2026).
“Sering kali hak pilih itu diabaikan. Setelah pelaksanaan pemilu, masyarakat hanya berperan sebagai penentu suara, tetapi tidak diberikan kesempatan untuk menyatukan pikiran dan melakukan pemilihan sesuai hak nurani mereka,” ujar Okto.
Festival Media Se-Tanah Papua yang diinisiasi Asosiasi Wartawan Papua (AWP) ini berlangsung selama tiga hari, 13–15 Januari 2026, dan menghadirkan berbagai diskusi strategis terkait hak-hak masyarakat adat Papua.
Okto menekankan pentingnya kebebasan menyampaikan pendapat bagi masyarakat adat di Papua Tengah. Ia menilai ruang demokrasi masih kerap dibatasi, terutama ketika masyarakat menyampaikan aspirasi melalui aksi protes atau demonstrasi.
“Persoalan yang sering terjadi adalah ketika masyarakat melakukan aksi protes atau demonstrasi, ruang demokrasi dibatasi melalui pembubaran dan penangkapan. Padahal masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat,” tegasnya.
Ia mendesak agar ruang demokrasi diperluas sehingga aspirasi masyarakat adat dapat tersalurkan secara terbuka dan bermartabat.
Selain itu, Okto juga mengangkat persoalan konflik lahan yang melibatkan masyarakat adat. Menurutnya, banyak masyarakat yang menggantungkan hidup pada tanah dan hasil hutan kini menghadapi ancaman dari berbagai proyek ekstraktif.
“Ketika ada tambang, masyarakat sering melakukan protes karena di situlah sumber kehidupan mereka dihancurkan. Apalagi sekarang ada rencana proyek kelapa sawit di wilayah Papua Tengah,” jelasnya.
Okto menegaskan bahwa setiap kebijakan dan proyek yang menyangkut kehidupan masyarakat adat harus dikoordinasikan dengan pemilik hak ulayat.
“Koordinasi dengan pemilik tanah adat menjadi hal yang penting untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat adat,” tambahnya.
Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan Festival Media Se-Tanah Papua sebagai ruang penyampaian gagasan serta penguatan jurnalisme dan kebebasan pers di Papua.
“Festival ini menjadi kegiatan pertama yang dilakukan. Dari kegiatan seperti ini, kita bisa terlibat dan menyampaikan ide-ide serta gagasan ke depan,” ujarnya.
Okto berharap festival serupa terus dilaksanakan di masa mendatang sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi di Tanah Papua.
“Kegiatan seperti ini perlu terus dilanjutkan karena menyangkut bagaimana kita membangun demokrasi,” pungkasnya.
Workshop tersebut merupakan bagian dari rangkaian Festival Media Se-Tanah Papua Perdana yang bertujuan memperkuat kapasitas jurnalis serta memperluas ruang demokrasi di Tanah Papua. (MB)
