NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) resmi menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penetapan Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama DPR Papua Tengah pada Selasa (19/8/2025).
Dalam rapat tersebut, Yohanes Kemong ditetapkan sebagai Ketua Pansus Kemanusiaan. Ia menegaskan, pansus ini dibentuk sebagai langkah strategis untuk menindaklanjuti berbagai persoalan kemanusiaan yang tengah dihadapi masyarakat Papua Tengah.
“Tugas kami adalah turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat. Apakah isu-isu yang beredar di media benar adanya, apakah memang terjadi pengungsian atau tidak. Hal-hal ini sangat penting bagi kami untuk pastikan sesuai fakta,” ujar Kemong.
Ia menambahkan, DPR Papua Tengah memandang perlu adanya Pansus agar persoalan kemanusiaan bisa ditangani dengan serius dan berdasarkan kondisi nyata.
“DPR Provinsi Papua Tengah sangat penting membentuk Pansus. Kami ingin melihat langsung di lokasi, memastikan apa yang benar-benar terjadi di masyarakat. Setelah itu, barulah kami bisa menyampaikan dengan jelas dan tidak lagi saling menuduh,” jelasnya.
Kemong menegaskan, kerja Pansus akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, gereja, hingga media, agar proses pengawasan dan penyelesaian persoalan kemanusiaan lebih transparan.
“Semua pihak perlu dilibatkan, supaya informasi yang disampaikan akurat. Tidak ada lagi saling serang atau baku tuduh, tapi benar-benar berdasarkan fakta,” tegasnya.
Terkait rencana kerja, Kemong memastikan Pansus Kemanusiaan akan mulai bergerak dalam bulan Agustus ini.
“Kami akan rapat lebih dulu untuk menyiapkan kebutuhan, lalu langsung start. Masa kerja Pansus ini diberikan waktu 120 hari atau empat bulan. Kami akan melakukan penelusuran di delapan kabupaten di Papua Tengah, termasuk Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai, Nabire, dan Mimika,” terangnya.
Hasil kerja Pansus nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan DPR Papua Tengah untuk kemudian dibahas lebih lanjut dalam paripurna.
Dengan terbentuknya Pansus Kemanusiaan, DPR Papua Tengah berharap isu-isu pengungsian, pendidikan, hingga pelanggaran kemanusiaan lainnya dapat ditemukan jalan keluar yang konkret demi kepentingan masyarakat luas. (MB)
