Menu

Mode Gelap
Natalius Pigai Soroti Insiden Berdarah di Papua Tengah, Minta Penyelidikan Menyeluruh Menteri HAM Tolak Pelaporan Jusuf Kalla, Dorong Penyelesaian Lewat Dialog Senator Papua Tengah Wilhelmus Pigai Soroti Temuan BPS: Penyaluran Bansos Harus Ketat Sesuai Kriteria Breaking News : Ruang Terpadu RSUD Paniai Terbakar Hangus DPD RI Dorong Percepatan RUU Bahasa Daerah, Ratusan Bahasa Terancam Punah Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Raih Gelar Doktor Kehormatan dari KMOU

News

FOR PAPUA MPR RI Desak Pemerintah Evaluasi Pendekatan Keamanan di Papua

adminbadge-check


					FOR PAPUA MPR RI Desak Pemerintah Evaluasi Pendekatan Keamanan di Papua Perbesar

JAKARTA – Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua MPR RI (FOR PAPUA MPR RI), yang terdiri dari anggota DPD RI dan DPR RI dari daerah pemilihan se-Tanah Papua, menyampaikan keprihatinan atas situasi konflik bersenjata yang terus meningkat di wilayah pegunungan Papua, seperti Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Nduga. Konflik tersebut berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan membuat puluhan ribu warga terpaksa mengungsi. Selasa, (27/05/2025).

Dalam pernyataan resminya, FOR PAPUA MPR RI menilai bahwa penanganan konflik yang selama ini lebih menekankan pendekatan keamanan belum efektif dan justru memperparah kondisi masyarakat sipil. Mereka menilai bahwa pemerintah pusat perlu segera mengevaluasi kebijakan yang diterapkan di Tanah Papua dan menghentikan pendekatan militeristik yang hanya menambah trauma dan penderitaan warga.

Forum tersebut menekankan perlunya respons yang terukur, terencana, dan komprehensif dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun aparat keamanan. Penanganan konflik diminta agar tidak bersifat jangka pendek dan sektoral, melainkan menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh.

FOR PAPUA MPR RI juga mendorong keterlibatan aktif lembaga-lembaga formal dan konstitusional, serta perlunya komunikasi intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan rakyat Papua di parlemen. Mereka menilai bahwa persoalan Papua tidak dapat diselesaikan secara sepihak, tetapi memerlukan kerja sama lintas sektor dan lembaga.

Selain itu, mereka mendesak agar seluruh kementerian terkait, termasuk Kemenkopolhukam, Kementerian Pertahanan, Kemenkumham, serta TNI dan Polri, memiliki visi dan kebijakan yang sejalan dalam menangani isu-isu di Papua. Penanganan yang tidak terkoordinasi dinilai akan memperparah kondisi di lapangan.

Forum ini juga mengingatkan bahwa konflik yang terjadi saat ini merupakan akibat dari kebijakan masa lalu yang keliru. Tanpa perubahan pendekatan dan peningkatan komunikasi, krisis kemanusiaan dan konflik di Papua diperkirakan akan terus terjadi dan membawa lebih banyak korban.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Natalius Pigai Soroti Insiden Berdarah di Papua Tengah, Minta Penyelidikan Menyeluruh

17 April 2026 - 03:45 WIB

Antarafoto program media pers dan pembangunan peradaban ham 1773239523 ratio 16x9

Pemprov Papua Tengah Gelar Rakor Penyelesaian Konflik Tapal Batas Adat Kapiraya

16 April 2026 - 16:11 WIB

IMG 20260416 WA0044

Gubernur Nawipa Buka FGD RPPLH, Tekankan Pentingnya Pengelolaan SDA Bijak

16 April 2026 - 16:02 WIB

IMG 20260416 WA0037

Atas Temuan BPK, KPU Mimika Kembalikan Dana Hibah Rp 502 Juta

16 April 2026 - 15:56 WIB

IMG 20260416 WA0022

Makna Sejati Pengabdian Dengan Hadir Langsung Menjawab Panggilan Kemanusiaan

16 April 2026 - 15:47 WIB

IMG 20260416 WA0025
Trending di Headline