Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

News

FOR PAPUA MPR RI Desak Pemerintah Evaluasi Pendekatan Keamanan di Papua

adminbadge-check


					FOR PAPUA MPR RI Desak Pemerintah Evaluasi Pendekatan Keamanan di Papua Perbesar

JAKARTA – Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua MPR RI (FOR PAPUA MPR RI), yang terdiri dari anggota DPD RI dan DPR RI dari daerah pemilihan se-Tanah Papua, menyampaikan keprihatinan atas situasi konflik bersenjata yang terus meningkat di wilayah pegunungan Papua, seperti Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Nduga. Konflik tersebut berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan membuat puluhan ribu warga terpaksa mengungsi. Selasa, (27/05/2025).

Dalam pernyataan resminya, FOR PAPUA MPR RI menilai bahwa penanganan konflik yang selama ini lebih menekankan pendekatan keamanan belum efektif dan justru memperparah kondisi masyarakat sipil. Mereka menilai bahwa pemerintah pusat perlu segera mengevaluasi kebijakan yang diterapkan di Tanah Papua dan menghentikan pendekatan militeristik yang hanya menambah trauma dan penderitaan warga.

Forum tersebut menekankan perlunya respons yang terukur, terencana, dan komprehensif dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun aparat keamanan. Penanganan konflik diminta agar tidak bersifat jangka pendek dan sektoral, melainkan menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh.

FOR PAPUA MPR RI juga mendorong keterlibatan aktif lembaga-lembaga formal dan konstitusional, serta perlunya komunikasi intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan rakyat Papua di parlemen. Mereka menilai bahwa persoalan Papua tidak dapat diselesaikan secara sepihak, tetapi memerlukan kerja sama lintas sektor dan lembaga.

Selain itu, mereka mendesak agar seluruh kementerian terkait, termasuk Kemenkopolhukam, Kementerian Pertahanan, Kemenkumham, serta TNI dan Polri, memiliki visi dan kebijakan yang sejalan dalam menangani isu-isu di Papua. Penanganan yang tidak terkoordinasi dinilai akan memperparah kondisi di lapangan.

Forum ini juga mengingatkan bahwa konflik yang terjadi saat ini merupakan akibat dari kebijakan masa lalu yang keliru. Tanpa perubahan pendekatan dan peningkatan komunikasi, krisis kemanusiaan dan konflik di Papua diperkirakan akan terus terjadi dan membawa lebih banyak korban.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Rembuk Stunting di Mimika Barat Tengah, Sam Naroba Dorong Komitmen Bersama hingga Tingkat Kampung

15 November 2026 - 15:28 WIB

IMG 20261115 WA0006

Bupati Mimika dan Wali Kota Singkawang Satu Forum, Toleransi Jadi Fondasi Pembangunan Inklusif

15 November 2026 - 15:02 WIB

20261115

Akmal Malik di KKT II Mimika: Merawat Toleransi Butuh Kerja Bersama, Bukan Sekadar Menghargai Perbedaan dan Jangan Berhenti pada Slogan 

15 November 2026 - 14:46 WIB

20261115

KKT II Resmi Dibuka, Johannes Rettob Bicara Keberagaman, SETARA Institute Dorong Tiga Pilar Kepemimpinan Bangun Toleransi

15 November 2026 - 14:33 WIB

Screenshot 20261115 232605 Gallery

Pride Papua Tengah Raih Lima Medali dan Satu Penghargaan di Walikota Cup Gorontalo 2026

15 November 2026 - 13:43 WIB

IMG 20261115 WA0127
Trending di Headline