Menu

Mode Gelap
Natalius Pigai Serukan Model Demokrasi Tanpa Sekat: Pelajaran dari Papua untuk Indonesia Batas Aktivasi Rekening PIP 2025 Resmi Diperpanjang hingga 13 Maret 2026 Komite III DPD RI Apresiasi Program Kemenkes, OAP Papua Diprioritaskan Jadi Tenaga Medis OPINI : Saat Vatikan Menjaga Jarak, Indonesia Memasuki Arena Natalius Pigai: Komnas HAM Akan Bekerja Seperti KPK, Boleh Bentuk Unit Penyidikan HAM Wilhelmus Pigai Fasilitasi Nobar Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Papua Tengah, Libatkan Siswa dan Mahasiswa

News

FOR PAPUA MPR RI Desak Pemerintah Evaluasi Pendekatan Keamanan di Papua

adminbadge-check


					FOR PAPUA MPR RI Desak Pemerintah Evaluasi Pendekatan Keamanan di Papua Perbesar

JAKARTA – Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua MPR RI (FOR PAPUA MPR RI), yang terdiri dari anggota DPD RI dan DPR RI dari daerah pemilihan se-Tanah Papua, menyampaikan keprihatinan atas situasi konflik bersenjata yang terus meningkat di wilayah pegunungan Papua, seperti Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Nduga. Konflik tersebut berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan membuat puluhan ribu warga terpaksa mengungsi. Selasa, (27/05/2025).

Dalam pernyataan resminya, FOR PAPUA MPR RI menilai bahwa penanganan konflik yang selama ini lebih menekankan pendekatan keamanan belum efektif dan justru memperparah kondisi masyarakat sipil. Mereka menilai bahwa pemerintah pusat perlu segera mengevaluasi kebijakan yang diterapkan di Tanah Papua dan menghentikan pendekatan militeristik yang hanya menambah trauma dan penderitaan warga.

Forum tersebut menekankan perlunya respons yang terukur, terencana, dan komprehensif dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun aparat keamanan. Penanganan konflik diminta agar tidak bersifat jangka pendek dan sektoral, melainkan menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh.

FOR PAPUA MPR RI juga mendorong keterlibatan aktif lembaga-lembaga formal dan konstitusional, serta perlunya komunikasi intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan rakyat Papua di parlemen. Mereka menilai bahwa persoalan Papua tidak dapat diselesaikan secara sepihak, tetapi memerlukan kerja sama lintas sektor dan lembaga.

Selain itu, mereka mendesak agar seluruh kementerian terkait, termasuk Kemenkopolhukam, Kementerian Pertahanan, Kemenkumham, serta TNI dan Polri, memiliki visi dan kebijakan yang sejalan dalam menangani isu-isu di Papua. Penanganan yang tidak terkoordinasi dinilai akan memperparah kondisi di lapangan.

Forum ini juga mengingatkan bahwa konflik yang terjadi saat ini merupakan akibat dari kebijakan masa lalu yang keliru. Tanpa perubahan pendekatan dan peningkatan komunikasi, krisis kemanusiaan dan konflik di Papua diperkirakan akan terus terjadi dan membawa lebih banyak korban.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Penembakan Terjadi di Area Grasberg PT Freeport, Polisi Masih Dalami Pelaku

12 Maret 2026 - 15:03 WIB

IMG 20260312 WA0227

Kapolda Papua Tengah Minta Pedagang Tidak Naikkan Harga Bahan Pokok Jelang Ramadhan

12 Maret 2026 - 14:59 WIB

IMG 20260312 WA0227

Pemkab Mimika Bentuk Tim Khusus Penilaian Kinerja 133 Kepala Kampung

12 Maret 2026 - 12:11 WIB

IMG 20260312 WA0165

Sikapi Gangguan Kamtibmas, Polres Mimika Tingkatkan KRYD

12 Maret 2026 - 10:51 WIB

IMG 20260312 WA0024

250 Personel Gabungan Dilibatkan Dalam Operasi Ketupat Noken

12 Maret 2026 - 10:45 WIB

IMG 20260312 WA0024
Trending di Headline