JAKATRA – Suara datang dari Senayan. Anggota DPD RI asal Papua Tengah, Wilhelmus Pigai, angkat bicara soal situasi mencekam yang masih menghantui sejumlah wilayah di provinsi Papua Tengah. Ia mendesak pemerintah pusat, untuk tidak tinggal diam atas konflik bersenjata yang terus terjadi di Intan Jaya, Puncak Jaya, Dogiyai dan kabupaten lainnya di papua tengah.
“Pemerintah provinsi ini baru dibentuk, gubernur dan para bupati baru saja dilantik. Tapi bagaimana mereka bisa bekerja kalau masyarakat masih hidup dalam bayang-bayang ketakutan?” ujar Pigai dengan nada tegas. Minggu, (25/05/2025).
Ia menyebut bahwa konflik yang tak kunjung reda bukan hanya menghambat roda pemerintahan, tapi juga mematikan harapan masyarakat akan pembangunan dan kesejahteraan. Wilhelmus dengan lantang mengingatkan: jangan sampai rakyat sipil terus menjadi korban dari konflik yang seolah tak berujung.
“Saya minta kepada pemerintah pusat untuk segera bertindak. Cari solusi secepatnya! Jangan tunggu sampai darah masyarakat sipil kembali tumpah,” tegasnya.
Lebih jauh, Pigai juga meminta kepada seluruh pihak, baik aparat TNI-Polri maupun kelompok bersenjata seperti TPNPB-OPM, untuk menahan diri dan tidak memperkeruh keadaan.
“Semua pihak harus menahan diri. Konflik ini bukan hanya menghambat pembangunan, tapi mematikan masa depan generasi Papua,” tambahnya.
Disisi lain Uskup Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru. Dalam seruannya, beliau mengajak semua pihak untuk meninggalkan kekerasan dan kembali kepada jalan dialog. Sebab, menurutnya, rakyat Papua sudah sangat lelah dengan konflik.
“Masyarakat Papua rindu damai. Mari duduk dan berdialog,” ujar Uskup Bernardus, menyuarakan kerinduan rakyat Papua dari lubuk hati yang paling dalam.
Ia juga menyinggung bahwa konflik yang terus membara di Papua tak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam. Dalam kondisi seperti ini, rakyat kecil lagi-lagi yang jadi tumbal.
“Sudah enam puluhan tahun di tanah Papua ini konflik bersenjata terus terjadi karena kepentingan investasi eksploitasi sumber daya alam,” ujarnya.
Jika tidak segera ditangani, konflik ini tidak hanya akan melumpuhkan roda pemerintahan yang masih muda, tapi juga memutus harapan ribuan masyarakat yang ingin hidup damai di tanah mereka sendiri.
