MIMIKA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Papua Tengah, Pigai, melakukan kunjungan kerja yang mengejutkan dalam pertemuan dengan masyarakat di Mimika. Dalam resesnya, Pigai menemukan kondisi darurat terkait perlindungan anak di wilayah Papua Tengah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Data terbaru menunjukkan bahwa 1 dari 3 perkawinan di pedalaman Papua Tengah melibatkan anak di bawah umur, dengan 65% kasus kekerasan terhadap anak yang tidak pernah dilaporkan. Lebih memprihatinkan lagi, hanya 2 dari 8 kabupaten di Papua Tengah yang memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan itu pun masih sangat terbatas, terutama di Kabupaten Mimika.
“Banyak anak putus sekolah karena dianggap sebagai beban ekonomi. Ini pola pikir yang harus kita ubah. Anak-anak harus dipandang sebagai investasi masa depan, bukan beban,” tegas Pigai dengan semangat, Jumat (28/03/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Pigai mendengar langsung keluhan masyarakat tentang kekurangan fasilitas perlindungan anak dan pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini, Pigai mengusulkan beberapa solusi konkrit, antara lain program Sekolah Orang Tua di kampung-kampung, pembentukan posko pengaduan kekerasan anak di tiap distrik, serta pemberian beasiswa khusus bagi anak-anak korban kekerasan.
“Perlindungan anak bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga tindakan nyata di lapangan. Kita harus menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang,” ujar Pigai.
Reses ini juga menjadi kesempatan bagi Pigai untuk mendengarkan berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi ekonomi, layanan publik, hingga perlindungan sosial yang masih jauh dari harapan. Di berbagai distrik yang dikunjungi, masyarakat mengeluhkan sulitnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.
