Menu

Mode Gelap
Gubernur Papua Tengah Tetapkan BOSDA Pendidikan Gratis Tahun 2026, Ribuan Siswa Jadi Penerima Manfaat Bupati Yampit Nawipa, Kabupaten Paniai Raih Peringkat I Kinerja Penyaluran Dana Desa Terbaik di Papua Tengah Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai Imbau SMP dan SMA Terapkan Kebijakan Pendidikan Gratis Teladan Kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX Anggota DPD RI Wilhelmus Pigai Salurkan Bantuan Hewan Kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 H untuk Masjid Al-Fattah Bupati Deiyai Ajak Semua Pihak Mengikuti Jumat Bersih di Pasar Waghete

reses

Pigai Temukan Ketimpangan Akses Hak Disabilitas di Papua Tengah, Desak Perhatian Serius dari Pemerintah

adminbadge-check


					Pigai Temukan Ketimpangan Akses Hak Disabilitas di Papua Tengah, Desak Perhatian Serius dari Pemerintah Perbesar

MIMIKA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Papua Tengah, Pigai, kembali menyoroti persoalan mendesak dalam kunjungan kerja resesnya di Jl. Baru, Mimika. Kali ini, ia menemukan fakta memilukan bahwa hak-hak penyandang disabilitas di Papua Tengah masih jauh dari kata terpenuhi.

Dari 1.256 sekolah yang ada di Papua Tengah, hanya 7 sekolah yang memiliki akses bagi penyandang disabilitas. Ironisnya, kuota 2% Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk penyandang disabilitas hingga kini belum terpenuhi. Lebih menyedihkan lagi, Rencana Aksi Daerah (RAD) Disabilitas yang telah dirancang selama dua tahun masih belum juga disahkan.

“Seorang ibu di Mimika harus menggendong anaknya yang menggunakan kursi roda ke lantai tiga sekolah setiap hari karena tidak ada lift,” ungkap Pigai dengan mata berkaca-kaca saat reses pada Kamis, (27/03/2025).

Dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat, Pigai mendengar langsung keluhan mengenai diskriminasi di dunia kerja, sulitnya akses pendidikan yang layak, serta minimnya fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Ia menegaskan bahwa keterbatasan ini bukan hanya sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan dan kesejahteraan masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

Sebagai solusi, Pigai mengusulkan alokasi khusus dalam APBD untuk program disabilitas, rekrutmen massal guru pendamping khusus, serta pendataan ulang penyandang disabilitas di Papua Tengah agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data dan kebutuhan riil.

Reses ini menjadi momentum bagi Pigai untuk memastikan bahwa kebijakan nasional selaras dengan kondisi di daerah. Selain persoalan disabilitas, ia juga menerima banyak keluhan tentang sulitnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Pigai menegaskan bahwa perjuangan terhadap hak-hak penyandang disabilitas tak boleh berhenti pada regulasi semata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

“Kita tidak bisa lagi menutup mata terhadap kondisi ini. Hak penyandang disabilitas adalah hak asasi manusia yang harus diperjuangkan bersama,” tegas Pigai.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Wakil Ketua II DPR Papua Tengah Serap Aspirasi Warga Kampung Wami: Minta Damri, Ambulans, dan Alat Pertanian

7 Agustus 2025 - 14:52 WIB

Img 20250807 wa0126

Reses Arjuna Sakir di Nabire, Serap Aspirasi dan Tegaskan Komitmen Legislasi

18 Juni 2025 - 06:33 WIB

Img 20250618 wa0088

Wilhelmus Pigai Serap Aspirasi Warga Tiga Kabupaten Papua Tengah, Soroti Masalah Kesehatan Anak hingga RSUD Provinsi

14 Juni 2025 - 08:27 WIB

Img 20250614 wa0186

Wilhelmus Pigai Temukan Isu Perlindungan Anak yang Terabaikan di Papua Tengah, Desak Tindakan Segera

28 Maret 2025 - 08:31 WIB

Whatsapp Image 2025 04 16 At 00.32.12 (3)

Wilhelmus Pigai : Modus Baru Perdagangan Orang, Ratusan Korban Terjebak

26 Maret 2025 - 08:25 WIB

Whatsapp Image 2025 04 16 At 00.32.12 (2)
Trending di reses