JAKARTA – Anggota DPD RI Hasan Basri meminta pimpinan DPD RI yang masih menjabat untuk mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku jika ingin mencalonkan kembali sebagai pimpinan DPD RI pada periode mendatang.
Hasan Basri mengaku menjadi bagian dari kelompok perubahan pada lembaga tersebut atas kepemimpinan DPD RI selama lima tahun ke belakang. Meski demikian, dia mengaku tidak masalah jika pimpinan petahana kembali mencalonkan diri.
“Kalau mau maju, ya, silakan. Akan tetapi, sesuai dengan mekanisme dan aturan,” kata Hasan saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/8).
Hasan menyampaikan hal itu ketika memberikan penjelasan terkait dengan Sidang Paripurna DPD RI yang memanas karena adanya sejumlah anggota yang memprotes pimpinan DPD RI saat membacakan rancangan Tata Tertib yang baru.
Menurut dia, draf tata tertib itu dirancang oleh tim kerja (timja) yang dibentuk oleh pimpinan DPD RI. Padahal, kata dia, sebelumnya sudah ada panitia khusus (pansus) yang merancang draf tata tertib tersebut.
Senator ini mengemukakan tata tertib bukan merupakan hal yang sembarangan karena sifatnya mengikat kepada seluruh anggota. Seharusnya rancangan aturan itu disahkan atau ditolak oleh pimpinan DPD RI, bukan justru diambil alih dengan membentuk timja.
Dia menilai rancangan tata tertib itu belum siap untuk disetujui karena perancangannya tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, rancangan tata tertib itu hanya memuat sekitar 3—5 persen perubahan aturan, tetapi perubahan itu sangat penting karena menyangkut pemilihan pimpinan.
“Kami ingin DPD RI ini berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Kami ingin mendudukkan DPD RI sesuai fungsi dan kewenangannya,” kata dia.
Sebelumnya, pelaksanaan Sidang Paripurna Ke-12 DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2023—2024 di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (12/7), diwarnai hujan interupsi dari anggota DPD RI peserta sidang, hingga memanas saat Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membacakan draf Tata Tertib DPD RI.
Sekitar belasan anggota DPD RI berdiri dari kursinya dan maju ke meja pimpinan sidang, bahkan ada salah satu anggota DPD yang hendak merebut palu sidang.
Pada akhirnya, sidang paripurna sepakat bahwa panitia khusus dan tim kerja yang merancang Tata Tertib DPD RI dengan memuat mekanisme pemilihan pimpinan DPD RI, perlu diharmonisasi di Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU). (Antara/Jpnn)
