Menu ✖

Mode Gelap
Tindak Lanjuti Kasus Hilangnya Dua Warga Sipil di Yahukimo, Sopater Sam Sampaikan Pengaduan ke Komnas HAM Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal

Headline

Wakil Ketua DPD RI Sebut Amandemen UUD Kembali ke Naskah Asli Sebagai Wacana Tidak Realistis

Etty Welerbadge-check


					Wakil Ketua DPD RI Sebut Amandemen UUD Kembali ke Naskah Asli Sebagai Wacana Tidak Realistis Perbesar

JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengkritisi wacana politik pihak-pihak yang ingin mengamandemen konstitusi Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia kembali ke naskah asli.

Sultan bahkan menyebut wacana politik tersebut sebagai upaya yang absurd dan tidak produktif. Sebagai bangsa yang besar sebaiknya kita terus berpikir realistis dan maju serta tidak terjebak dalam agenda politik masa lalu.

“Kita semua sepakat bahwa konstitusi selalu hidup dan harus terus diperbaharui sesuai kebutuhan bangsa dan suasana zaman. Tapi konstitusi tidak boleh seenaknya diubah karena ijtihad politik sesaat satu atau dua orang tanpa riset yang cukup dan mempertimbangkan resiko sosial politik yang ditimbulkan,” ujar Sultan melalui keterangan resminya, Senin (1/7).

Sehingga menurutnya, wacana mengamandemen UUD Kembali ke naskah asli UUD 1945 adalah tidak realistis dan berpotensi menimbulkan instabilitas politik nasional. Namun sebagai sebuah bangsa yang berbudaya, Kita harus menghormati dan mengamalkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam UUD yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

“Kami setuju, jika terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam praktik kita bernegara. Khususnya dalam konteks konsolidasi demokrasi, baik dalam proses pembangunan politik maupun penataan kembali institusi demokrasi hingga sistem ketatanegaraan,” ucap mantan aktivis KNPI itu.

Meski demikian Sultan mengatakan amandemen UUD harus dilakukan secara efektif dan terukur sesuai kebutuhan bangsa saat ini. Salah satu isu yang penting adalah bagaimana memperkuat struktur dan tugas dua lembaga perwakilan (DPR dan DPD) untuk meningkatkan kualitas fungsi legislasi dan mekanisme pengawasan (check and balance).

“Pengaturan terkait kedua lembaga demokrasi ini yang perlu menjadi concern semua pihak yang berkepentingan baik DPR maupun pemerintah. Kita perlu menerapkan sistem parlemen dua kamar (Bikameral) secara proporsional guna menciptakan sistem parlemen yang kuat dan berdampak,” tanya Sultan.

Lebih lanjut, mantan wakil Gubernur Bengkulu itu mendorong agar wacana amandemen konstitusi perlu terus dikaji dan melibatkan semua pihak. Partisipasi publik baik civil society hingga para ahli konstitusi dan akademisi adalah faktor yang sangat penting dalam agenda politik kebangsaan ini.

“Kami harap Badan kajian dan komisi konstitusi MPR lebih membuka ruang partisipasi DPR dan DPD serta publik secara umum. Sehingga amandemen UUD mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap agenda konsolidasi demokrasi dan pembangunan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang,” tegas Sultan. (*)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Tekan Kerawanan Pangan, Pemkab Deiyai Bantu Kaum Ibu penuhi Kebutuhan Pokok

19 November 2026 - 12:57 WIB

IMG 20261119 WA0059

Pemkab Mimika Melalui PUPR Susun Strategi Pemerataan Air Bersih hingga Wilayah Pesisir

19 November 2026 - 12:54 WIB

IMG 20261119 WA0057

Radio Publik Mimika Perkuat Komitmen Hadirkan Informasi Berimbang

19 November 2026 - 12:51 WIB

IMG 20261119 WA0058

Sidak di Pelabuhan Pomako, Disperindag Amankan Sejumlah Produk Kedaluwarsa

19 November 2026 - 12:44 WIB

IMG 20261119 214323

Dua Penghargaan Nasional Diraih, Pemkab Mimika Perkuat Transformasi Digital dan Pelayanan Adminduk

19 November 2026 - 06:18 WIB

IMG 20261119 151823
Trending di Headline