Menu

Mode Gelap
Komite IV DPD RI Siapkan Uji Kelayakan dan Kepatutan 23 Calon Anggota BPK Periode 2026–2031 Anggota BULD DPD RI Wilhelmus Pigai Soroti Pemerataan Pendidikan di Papua Wilhelmus Pigai: APBN 2027 Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Daerah HUT ke-81 MPR-DPR, DPD Dorong Parlemen Perkuat Kolaborasi dan Aspirasi Rakyat IKB PMKJ Jabodetabek Tempa Generasi Muda Jayawijaya Jadi Calon Pemimpin Papua Wilhelmus Pigai Serahkan Hadiah Quiz HUT ke-81 RI untuk Pelajar hingga Mahasiswa

Headline

Pencaker Papua Tengah Desak Gubernur & DPR: “CPNS Harus 100% OAP!”

adminbadge-check


					Suasana Aksi Perbesar

Suasana Aksi

NABIRE – Para pencari kerja (pencaker) di Papua Tengah kembali mendatangi Gubernur Papua Tengah dan DPR Papua Tengah untuk menyampaikan aspirasi serta menyerahkan daftar nama dengan kode (R) terkait penerimaan CPNS Provinsi Papua Tengah Tahun 2025.

Koordinator lapangan pencaker Papua Tengah, Philipus Yeimo, mengungkapkan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk menyerahkan tuntutan kepada pemerintah dan DPR Papua Tengah.

“Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan kepada pemerintah dan DPR Papua Tengah,” ujar Philipus Yeimo kepada media usai menyerahkan aspirasi kepada Gubernur Papua Tengah, Kamis (20/3/2025).

Yeimo menegaskan bahwa sebagai daerah pemekaran baru (DOB), pemerintah harus mengakomodasi putra-putri asli Papua dalam struktur pemerintahan yang masih membutuhkan banyak tenaga kerja.

“Tuntutan pertama kami adalah agar pemerintah memastikan anak asli Papua mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi yang masih kosong di pemerintahan baru,” katanya.

Tuntutan kedua, lanjut Yeimo, berkaitan dengan kebijakan yang telah dikembalikan ke pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus merangkul serta memberikan peluang bagi putra daerah agar dapat menjadi tuan di negeri sendiri.

“Penerimaan CPNS berikutnya harus 100 persen untuk Orang Asli Papua (OAP),” tegasnya.

Yeimo menjelaskan bahwa aspirasi serupa telah beberapa kali disampaikan kepada pihak eksekutif dan legislatif, baik di tingkat daerah maupun pusat.

“Kami mendesak DPR Papua Tengah untuk segera mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) terkait penerimaan CPNS yang harus 100 persen OAP di Papua Tengah,” lanjutnya.

Ia berharap agar tuntutan ini segera ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPR Papua Tengah guna menekan angka pengangguran di wilayah tersebut.

“Kami, anak-anak Papua, memiliki bidang lain seperti wirausaha dan sebagainya, tetapi harapan kami ada di CPNS. Kami berharap pemerintah dan DPR menjawab aspirasi kami,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Pansus Papua DPD RI Soroti Konflik dan Pengungsian di Papua, Dorong Langkah Tegas Pemerintah

17 September 2026 - 21:54 WIB

20260917

Pigai Soroti Regulasi HAM yang Mandek di Setneg Selama 8 Bulan

17 September 2026 - 07:41 WIB

6aab800dddd87

Suahasil Nazara Tampung Masukan DPD RI untuk RAPBN 2027

17 September 2026 - 07:26 WIB

6aa7b69f0ac8b

DPD RI Dorong TKD 2027 Naik Jadi Rp760 Triliun, Perkuat Fiskal Daerah

17 September 2026 - 07:06 WIB

Ketua dpd ri sultan b najamuddin

Waket II DPR Papua Tengah Dorong Kopi dan Jeruk Intan Jaya Dikembangkan Jadi Komoditas Unggulan

16 September 2026 - 21:53 WIB

IMG 20260916 WA0053
Trending di Headline