Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

Pencaker Papua Tengah Desak Gubernur & DPR: “CPNS Harus 100% OAP!”

adminbadge-check


					Suasana Aksi Perbesar

Suasana Aksi

NABIRE – Para pencari kerja (pencaker) di Papua Tengah kembali mendatangi Gubernur Papua Tengah dan DPR Papua Tengah untuk menyampaikan aspirasi serta menyerahkan daftar nama dengan kode (R) terkait penerimaan CPNS Provinsi Papua Tengah Tahun 2025.

Koordinator lapangan pencaker Papua Tengah, Philipus Yeimo, mengungkapkan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk menyerahkan tuntutan kepada pemerintah dan DPR Papua Tengah.

“Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan kepada pemerintah dan DPR Papua Tengah,” ujar Philipus Yeimo kepada media usai menyerahkan aspirasi kepada Gubernur Papua Tengah, Kamis (20/3/2025).

Yeimo menegaskan bahwa sebagai daerah pemekaran baru (DOB), pemerintah harus mengakomodasi putra-putri asli Papua dalam struktur pemerintahan yang masih membutuhkan banyak tenaga kerja.

“Tuntutan pertama kami adalah agar pemerintah memastikan anak asli Papua mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi yang masih kosong di pemerintahan baru,” katanya.

Tuntutan kedua, lanjut Yeimo, berkaitan dengan kebijakan yang telah dikembalikan ke pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus merangkul serta memberikan peluang bagi putra daerah agar dapat menjadi tuan di negeri sendiri.

“Penerimaan CPNS berikutnya harus 100 persen untuk Orang Asli Papua (OAP),” tegasnya.

Yeimo menjelaskan bahwa aspirasi serupa telah beberapa kali disampaikan kepada pihak eksekutif dan legislatif, baik di tingkat daerah maupun pusat.

“Kami mendesak DPR Papua Tengah untuk segera mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) terkait penerimaan CPNS yang harus 100 persen OAP di Papua Tengah,” lanjutnya.

Ia berharap agar tuntutan ini segera ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPR Papua Tengah guna menekan angka pengangguran di wilayah tersebut.

“Kami, anak-anak Papua, memiliki bidang lain seperti wirausaha dan sebagainya, tetapi harapan kami ada di CPNS. Kami berharap pemerintah dan DPR menjawab aspirasi kami,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066

Gubernur Papua Tengah Dorong Petani Kopi Intan Jaya Tembus Pasar Dunia

17 November 2026 - 13:03 WIB

IMG 20261117 WA0065

Yustinus Pigai: Pertina yang Sah di Bawah Payung KONI

17 November 2026 - 12:59 WIB

IMG 20261117 WA0062

Pemuda Mimika Minta Publik Tak Bangun Opini Liar soal Pemeriksaan Bupati dalam Kasus Hibah KPU

17 November 2026 - 10:05 WIB

20261116
Trending di News