TIMIKA – Sejumlah tokoh pemuda di Kabupaten Mimika angkat bicara menyikapi pemberitaan terkait pemanggilan Bupati Mimika, Johannes Rettob, oleh Polda Papua Tengah dalam penyelidikan dugaan penyelewengan dana hibah KPU Mimika untuk Pemilu 2024.
Mereka meminta masyarakat tidak terburu-buru membangun opini yang dapat menggiring persepsi publik, mengingat Johannes Rettob dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk memberikan keterangan kepada penyidik, bukan sebagai pihak yang telah dinyatakan terlibat dalam perkara tersebut.
Ketua KNPI Mimika, Rafael Taorekeyau, mengatakan informasi mengenai pemeriksaan Bupati perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Menurut Rafael, pemanggilan seseorang sebagai saksi dalam proses penyelidikan merupakan bagian dari upaya penyidik mengumpulkan informasi dan memperjelas suatu perkara.
“Bupati Johannes Rettob dipanggil dua kali sebagai saksi. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada penyidik agar mendapatkan keterangan yang benar dan akurat. Jadi, pemeriksaan itu dalam rangka melengkapi informasi, tidak lebih dari itu,” kata Rafael usai mengikuti acara penutupan KKT ke- II Tahun 2026, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, persoalan dana hibah KPU tersebut terjadi dalam periode pergantian kepemimpinan daerah. Saat itu, Johannes Rettob menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mimika.
Rafael menilai konteks waktu dan posisi jabatan tersebut perlu menjadi perhatian publik agar tidak muncul kesimpulan yang keliru mengenai keterlibatan Bupati dalam persoalan dana hibah tersebut.
Ia juga mengingatkan media, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda agar lebih cermat dalam menyikapi informasi yang berkembang. Menurutnya, pemberitaan yang tidak disertai pemahaman utuh berpotensi membentuk opini publik yang liar dan melebar ke berbagai arah.
“Kami berharap tokoh masyarakat dan tokoh pemuda menyikapi persoalan ini dengan baik. Informasinya harus jelas. Jangan hanya mendengar sepintas, kemudian membangun opini publik yang liar dan membias ke mana-mana,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua KAPP Mimika, Yance Sani, menilai publik perlu membedakan secara jelas antara pemeriksaan sebagai saksi dengan penetapan seseorang sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam suatu perkara.
Ia mengatakan, pemanggilan Johannes Rettob dalam kapasitas sebagai saksi merupakan bagian dari proses permintaan keterangan. Karena itu, menurutnya, belum tepat apabila pemeriksaan tersebut langsung dikaitkan dengan kesimpulan mengenai keterlibatan Bupati.
“Kalau saya lihat, bertepatan dengan momentum Hari Harmoni dan Toleransi, berkaitan dengan pemanggilan Bupati Johannes Rettob dalam kasus dana hibah KPU itu, beliau hanya sebagai saksi. Saksi itu tujuannya dimintai keterangan. Belum ada justifikasi atau penilaian secara spesifik mengenai siapa pelakunya,” katanya.
Yance menyebut, berdasarkan informasi yang diketahuinya, terdapat sekitar 42 orang yang telah dimintai keterangan dalam proses tersebut, termasuk Johannes Rettob. Karena itu, ia menilai tidak tepat apabila perhatian publik hanya diarahkan kepada Bupati seolah-olah dirinya telah menjadi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Ia bahkan mengingatkan agar isu hukum tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun persepsi negatif yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan Kabupaten Mimika.
“Saya pikir kalau hari ini persoalan ini terus dikaitkan dengan Bupati, itu sama sekali tidak tepat. Jangan sampai ada oknum tertentu yang sengaja membesarkan isu ini sehingga mengganggu pemerintahan dan membangun penilaian buruk terhadap Bupati,” ungkapnya.
Meski demikian, Yance meminta Johannes Rettob tetap mengikuti seluruh tahapan proses hukum yang berjalan. Ia juga mendorong aparat kepolisian menangani perkara dugaan penyimpangan dana hibah KPU tersebut secara serius, profesional, dan transparan agar pihak-pihak yang benar-benar bertanggung jawab dapat terungkap.
“Kami berharap pihak kepolisian menangani kasus ini secara serius sehingga bisa menentukan siapa saja yang terlibat langsung dalam persoalan tersebut,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Yance mengajak seluruh elemen pemuda di Mimika untuk tidak terjebak dalam polemik yang berpotensi memecah perhatian masyarakat. Ia meminta pemuda bersama-sama menjaga suasana daerah tetap kondusif dan memberikan dukungan terhadap pembangunan Kabupaten Mimika.
“Bagi saya, biarkan beliau mengikuti proses hukum yang ada dan menjalankan tugasnya mengelola Kabupaten Mimika dengan baik. Untuk pemuda, mari kita sama-sama saling mendukung membangun Mimika agar lebih baik ke depan,” pungkasnya. (Cr2)









