Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

Wilhelmus Pigai Minta Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk Program MBG

adminbadge-check


					Anggota DPD RI Provinsi Papua Tengah, Wilhelmus Pigai Perbesar

Anggota DPD RI Provinsi Papua Tengah, Wilhelmus Pigai

JAKARTA – Anggota DPD RI Provinsi Papua Tengah, Wilhelmus Pigai, meminta setiap badan publik yang menangani program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Langkah ini dinilai penting agar badan publik yang mengelola dana MBG dapat memberikan penjelasan atau tanggapan ketika masyarakat mengajukan permohonan informasi terkait program ini apalagi anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Wilhelmus Pigai, yang juga merupakan mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua periode 2019 – 2023, keterbukaan informasi sangat penting dalam pengelolaan program pemerintah, termasuk MBG. Ia menegaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib menjamin adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program.

“UU Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa informasi adalah kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Selain itu, informasi juga merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional,” ujar Wilhelmus. Senin, (24/02/2025).

Wilhelmus menilai aksi ini bisa terjadi karena para siswa maupun masyarakat kurang mendapatkan informasi secara baik dari pemerintah terkait MBG. Ia menyarankan agar pemerintah maupun pihak terkait harus melakukan sosialisasi secara lebih intensif. Tuntutan ini muncul seiring dengan gelombang demonstrasi yang dilakukan sejumlah pelajar di Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua. Para pelajar tersebut menolak program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan lebih menginginkan pendidikan gratis dibandingkan makanan bergizi gratis.

Wilhelmus Pigai berharap pembentukan PPID dapat membantu menjawab berbagai pertanyaan publik terkait alokasi dana dan implementasi MBG. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan transparansi dan mengurangi kesalahpahaman di masyarakat terkait program MBG dan juga program lain.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Disperindag Mimika Perketat Pengawasan Sembako dan BBM Subsidi Jelang Nataru 2026-2027

18 November 2026 - 04:59 WIB

IMG 20261118 WA0045

Papua Tengah Raih Terbaik I Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Region III Papua

18 November 2026 - 04:54 WIB

IMG 20261118 WA0016

Pemkab Hadir di Tengah Masyarakat, Kesbangpol Deiyai Salurkan Sembako dan Gelar Bakar Batu Bersama Pengungsi di Timika

18 November 2026 - 04:46 WIB

IMG 20261118 WA0012

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066
Trending di Headline