Menu ✖

Mode Gelap
Tindak Lanjuti Kasus Hilangnya Dua Warga Sipil di Yahukimo, Sopater Sam Sampaikan Pengaduan ke Komnas HAM Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal

Headline

THR dan Gaji Ke-13 Tetap Dibayarkan, ASN Diharapkan Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

adminbadge-check


					Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin Perbesar

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus berinovasi dalam birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pernyataan ini disampaikan setelah memastikan bahwa hak-hak keuangan ASN tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Sejalan dengan pernyataan resmi Istana Kepresidenan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2025 akan tetap dilaksanakan.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan pemenuhan hak keuangan ASN. Pendekatan yang dilakukan telah mempertimbangkan proporsionalitas serta keseimbangan dalam belanja negara,” ujar Sultan dalam keterangan resminya.  Kamis, (13/02/2025).

Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas dalam kondisi apa pun, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

“ASN dan tenaga Non-ASN di sektor pendidikan serta kesehatan memerlukan insentif yang memadai agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Kami berharap pemerintah turut memperhatikan kesejahteraan dosen, guru, dan tenaga kesehatan di daerah,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Sultan menyampaikan apresiasi terhadap komitmen penyelenggara pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, dalam mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan saat ini.

“Efisiensi anggaran harus diartikan sebagai transformasi budaya birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada prinsip good governance. Dengan demikian, efisiensi ini seharusnya mampu mendorong kreativitas serta inovasi di dalam birokrasi pemerintahan,” jelasnya.

Sebagai penutup, Sultan menyatakan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi fiskal yang dilakukan pemerintah.

“Seperti tubuh yang sehat, kita perlu menghilangkan lemak yang tidak perlu dan memperkuat otot. Begitu pula dengan efisiensi anggaran, yang seharusnya menghasilkan efektivitas dalam implementasi program-program prioritas pemerintah,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dua Penghargaan Nasional Diraih, Pemkab Mimika Perkuat Transformasi Digital dan Pelayanan Adminduk

19 November 2026 - 06:18 WIB

IMG 20261119 151823

Peringati HUT Ke-18, KNPB Nabire Soroti Militerisme dan HAM di Tanah Papua

19 November 2026 - 05:41 WIB

IMG 20261119 WA0044

Siapkan 56.200 Bibit Kopi, Petani KOHARU di Paniai Minta Dukungan Perahu Angkut Material Kebun

19 November 2026 - 05:35 WIB

IMG 20261119 WA0042

Pemprov Papua Tengah dan SCOPI Dorong Pembibitan Kopi Berkualitas di Paniai

19 November 2026 - 05:26 WIB

IMG 20261119 WA0038

Polres Nabire Musnahkan 167,85 Gram Ganja, Kapolres Ajak Masyarakat Perangi Narkotika

19 November 2026 - 05:19 WIB

IMG 20261119 WA0036
Trending di Headline