Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

Evaluasi BP3OKP Papua Tengah: Seleksi CPNS dan PPPK Harus Patuhi Kuota 80 Persen untuk OAP

adminbadge-check


					Evaluasi BP3OKP Papua Tengah: Seleksi CPNS dan PPPK Harus Patuhi Kuota 80 Persen untuk OAP Perbesar

NABIRE – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) perwakilan Provinsi Papua Tengah mengadakan rapat evaluasi terkait proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Rapat ini digelar untuk memastikan penerapan kuota 80 persen bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam rekrutmen berjalan sesuai aturan. Selasa, (11/02/2025).

Acara tersebut dihelat di aula kantor KPPN Nabire dan dihadiri oleh perwakilan BP3OKP Papua Tengah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nabire, BKPSDM Papua Tengah, Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P&P) Nabire, Dinas P&P Papua Tengah, serta Dinas Kesehatan Papua Tengah.

Dalam sambutannya, Kepala BP3OKP Papua Tengah, Irjen Pol (Purn) Pietrus Waine, menegaskan pentingnya evaluasi ini untuk memastikan kuota 80 persen bagi OAP dan 20 persen untuk Non-OAP dipatuhi secara ketat. “Tahun 2024, seleksi dilakukan secara online. Namun, dalam evaluasi kami, masih ditemukan kasus di mana Non-OAP mengisi kuota yang seharusnya diperuntukkan bagi OAP. Hal ini jelas melanggar peraturan yang berlaku,” tegas Waine.

Waine juga menekankan perlunya melibatkan OAP dalam tim admin Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang bertugas mengawasi proses seleksi. “Ini penting untuk menjaga integritas proses seleksi dan menghindari kecemburuan sosial antara OAP dan Non-OAP,” ujarnya.

Selain itu, Waine meminta BKPSDM untuk lebih ketat dalam memeriksa persyaratan administrasi sebelum peserta melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya. “Pemeriksaan administrasi harus dilakukan secara transparan dan akurat agar masyarakat, baik dari formasi umum maupun khusus, dapat mempercayai proses rekrutmen ini,” tambahnya.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Disperindag Mimika Perketat Pengawasan Sembako dan BBM Subsidi Jelang Nataru 2026-2027

18 November 2026 - 04:59 WIB

IMG 20261118 WA0045

Papua Tengah Raih Terbaik I Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Region III Papua

18 November 2026 - 04:54 WIB

IMG 20261118 WA0016

Pemkab Hadir di Tengah Masyarakat, Kesbangpol Deiyai Salurkan Sembako dan Gelar Bakar Batu Bersama Pengungsi di Timika

18 November 2026 - 04:46 WIB

IMG 20261118 WA0012

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066
Trending di Headline