Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

Pj Gubernur Papua Tengah Tetapkan UMP dan UMS Kabupaten Mimika Tahun 2025

adminbadge-check


					Foto : Ilustrasi Perbesar

Foto : Ilustrasi

NABIRE – Penjabat Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mimika dan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Mimika untuk tahun 2025. Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 258 Tahun 2024 dan akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025.

Detail UMP dan UMS Kabupaten Mimika 2025:

  1. Upah Minimum Kabupaten Mimika:
    • Rp5.005.678 per bulan.
  2. Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mimika:
    • Sektor Pertambangan: Rp6.000.000 per bulan.
    • Sektor Konstruksi: Rp5.130.819 per bulan.
    • Perusahaan jasa konstruksi yang bekerja di area PT. Freeport Indonesia diwajibkan membayar upah sesuai sektor pertambangan.

Ketentuan Pemberlakuan:

  • Upah ini berlaku untuk pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, besaran upah akan disesuaikan dengan struktur dan skala upah perusahaan.
  • Pekerja dengan kualifikasi tertentu dapat menerima upah lebih tinggi dari UMK dan UMS yang telah ditetapkan.
  • Perusahaan yang telah membayar upah lebih tinggi dilarang menurunkannya, dan perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari yang ditentukan.

Perusahaan yang tidak mematuhi keputusan ini, termasuk membayar upah di bawah ketetapan, akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini dibuat berdasarkan pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan daya saing usaha, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi lokal dan hasil rumusan sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Mimika.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Disperindag Mimika Perketat Pengawasan Sembako dan BBM Subsidi Jelang Nataru 2026-2027

18 November 2026 - 04:59 WIB

IMG 20261118 WA0045

Papua Tengah Raih Terbaik I Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Region III Papua

18 November 2026 - 04:54 WIB

IMG 20261118 WA0016

Pemkab Hadir di Tengah Masyarakat, Kesbangpol Deiyai Salurkan Sembako dan Gelar Bakar Batu Bersama Pengungsi di Timika

18 November 2026 - 04:46 WIB

IMG 20261118 WA0012

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066
Trending di Headline