Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

BULD DPD RI Bakal Panggil Kementerian Terkait Bahas Aspirasi Desa

adminbadge-check


					BULD DPD RI Bakal Panggil Kementerian Terkait Bahas Aspirasi Desa Perbesar

JAKARTA  – Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menggelar Rapat Pleno untuk membahas hasil pemantauan Peraturan Daerah (Perda) dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang tata kelola pemerintahan desa. Hasilnya, berbagai aspirasi masyarakat dan daerah dinilai mendesak untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

Rapat yang berlangsung di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (15/01/2025), dipimpin oleh Ketua BULD Stefanus B.A.N Liow bersama Wakil Ketua Marthin Billa, Abdul Hamid, dan Agita Nurfianti. Stefanus menyampaikan bahwa salah satu isu utama adalah kesiapan daerah dalam mengatur perangkat desa untuk pemilihan kepala desa.

“Sampai saat ini, belum ada regulasi turunan dari UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang sangat dibutuhkan untuk memastikan kelancaran tata kelola pemerintahan desa,” ujar Stefanus, Senator asal Sulawesi Utara.

Sebagai tindak lanjut, BULD berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian PPN/Bappenas. “RDP ini menjadi langkah strategis untuk menyampaikan langsung aspirasi masyarakat dan daerah kepada pemerintah pusat,” tambahnya.

Stefanus juga menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat dan desa yang diterima anggota BULD dari seluruh provinsi telah diunggah ke aplikasi Asmasda dan dianalisis oleh tim pendukung BULD. “Melalui aplikasi ini, kami dapat lebih cepat memproses aspirasi untuk dibahas dalam RDP maupun RDPU,” jelasnya.

Salah satu masalah yang sering muncul adalah keterlambatan penerbitan peraturan pemerintah sebagai landasan hukum, yang menyebabkan penyusunan Perda terhambat. Akibatnya, berbagai konflik, seperti pengisian jabatan perangkat desa, terus terjadi. Stefanus menegaskan pentingnya percepatan penerbitan peraturan pelaksana untuk mendukung daerah menyusun Perda sesuai kebutuhan desa.

Dalam rapat pleno ini, sejumlah anggota BULD turut memberikan masukan substansi, termasuk Agustinus R. Kambuaya (Papua Barat Daya), Muh. Nuh (Sumatera Utara), Muhdi (Jawa Tengah), Destita Khairilisani (Bengkulu), Habib Said Abdurrahman (Kalimantan Tengah), Sudirman Haji Uma (Aceh), Elviana (Jambi), dan Darmansyah Husein (Kepulauan Bangka Belitung).

Sebelum diskusi dimulai, tim pendukung BULD terlebih dahulu memaparkan analisis hasil pemantauan terhadap Perda dan Ranperda terkait tata kelola pemerintahan desa.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Disperindag Mimika Perketat Pengawasan Sembako dan BBM Subsidi Jelang Nataru 2026-2027

18 November 2026 - 04:59 WIB

IMG 20261118 WA0045

Papua Tengah Raih Terbaik I Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Region III Papua

18 November 2026 - 04:54 WIB

IMG 20261118 WA0016

Pemkab Hadir di Tengah Masyarakat, Kesbangpol Deiyai Salurkan Sembako dan Gelar Bakar Batu Bersama Pengungsi di Timika

18 November 2026 - 04:46 WIB

IMG 20261118 WA0012

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066
Trending di Headline