TIMIKA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika memastikan proses percepatan program pembangunan terus dilakukan, termasuk membuka ruang bagi kontraktor Orang Asli Papua (OAP) untuk terlibat dalam pekerjaan konstruksi.
Kepala Dinas PUPR Mimika Inosensius Yoga Pribadi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan pekerjaan melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL) yang dapat diikuti kontraktor OAP sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing.
Hal itu disampaikan Yoga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRK Mimika di Gedung DPRK Mimika, Jumat (21/8/2026).
“Bermitra dengan teman-teman OAP, saya sepakat dan berterima kasih kepada Komisi IV karena pada saat pembahasan anggaran di Makassar, Pak Ketua Komisi sudah tegas mengalokasikan untuk teman-teman yang kontraktor GEL agar meminta alokasi yang khusus,” kata Yoga.
Menurutnya, Dinas PUPR telah membuka proses pendaftaran bagi kontraktor OAP untuk mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan perusahaan.
“Jadi itu dikhususkan untuk teman-teman OAP untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan PL sesuai dengan kemampuan atau kapasitas mereka. Itu kami lakukan,” ujarnya.
Selain memberikan kesempatan pekerjaan, Dinas PUPR juga melakukan pembinaan kepada kontraktor OAP agar memahami mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Yoga menyebut terdapat sekitar 12 asosiasi kontraktor OAP di Mimika yang didorong ikut meningkatkan kapasitas para pelaku usaha konstruksi lokal.
“Dengan momen itu kami lakukan pembinaan lewat asosiasi sehingga asosiasi bisa ikut membina. Jadi tidak hanya dinas PU tapi juga asosiasi ikut membina,” jelasnya.
Dalam RDP tersebut, Dinas PUPR juga memaparkan progres program 2026. Dari pagu anggaran sebesar Rp749,4 miliar, realisasi keuangan hingga saat ini mencapai Rp133,1 miliar atau 17,76 persen, sedangkan realisasi fisik sebesar 18,63 persen.
Yoga menjelaskan rendahnya realisasi tersebut dipengaruhi sejumlah proses teknis, mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan hingga penyesuaian pekerjaan fisik.
Ia memastikan proses percepatan terus dilakukan agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai target.
Terkait sejumlah ruas jalan yang belum tuntas, Yoga mengatakan beberapa pekerjaan masih terkendala persoalan lahan dan proses penyelesaian ganti rugi.
Untuk Jalan Baru dan Petrosea menuju Bandara, pemerintah masih menunggu penyelesaian status tanah sebelum pekerjaan peningkatan pembangunan dapat dilakukan.
Sementara terkait persoalan banjir, Yoga mengatakan kondisi geografis Mimika yang relatif datar serta penyempitan aliran sungai menjadi salah satu penyebab genangan ketika curah hujan tinggi.
Pemerintah, kata Yoga, akan melakukan normalisasi sungai dan memperkuat penanganan drainase secara bertahap.
“Tidak hanya pemerintah, tetapi kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga lingkungan, terutama tidak membuang sampah di sungai,” pungkasnya. (Cr1)
