TIMIKA — Pemerintah Kabupaten Mimika memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis (TB), dan Malaria (ATM). Komitmen tersebut ditegaskan melalui Forum Kemitraan Lintas Sektor yang digelar di Hotel Horison Diana, Kamis (20/8/2026).
Forum ini tidak hanya menjadi ruang koordinasi, tetapi diarahkan untuk melahirkan langkah konkret dalam mempercepat penanggulangan tiga penyakit yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Mimika.
Sejumlah agenda menjadi perhatian dalam forum tersebut, mulai dari revitalisasi kemitraan, penguatan komitmen hingga tingkat distrik dan kampung/kelurahan, hingga optimalisasi dukungan serta realisasi anggaran kampung untuk program ATM.
Forum kemitraan juga diharapkan menjadi wadah koordinasi yang digelar secara berkala setiap tiga bulan, sehingga keterlibatan seluruh pemangku kepentingan tidak berhenti pada pertemuan, tetapi berlanjut dalam bentuk program, aksi, serta evaluasi yang terukur.
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa penanggulangan AIDS, TB, dan malaria tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan. Menurutnya, persoalan tersebut memiliki dampak luas terhadap produktivitas masyarakat, kondisi sosial ekonomi, kualitas sumber daya manusia, hingga keberlanjutan pembangunan daerah.
Karena itu, keterlibatan pemerintah distrik, pemerintah kampung, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dinilai sangat penting.
Emanuel secara khusus mendorong pemerintah kampung agar menjadikan kesehatan sebagai bagian penting dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran kampung.
Ia mengingatkan bahwa dana kampung tidak semata-mata untuk pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga dapat diarahkan untuk program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.
“Penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan malaria membutuhkan komitmen yang kuat. Jangan sampai kita memiliki program dan anggaran, tetapi tidak didukung oleh data yang jelas mengenai persoalan dan kebutuhan masyarakat di lapangan,” tegas Emanuel.
Ia meminta para kepala distrik dan kepala kampung memastikan program ATM masuk dalam perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Penggunaan data yang akurat dan terpadu juga harus menjadi dasar agar setiap program benar-benar menyasar persoalan yang terjadi di masyarakat.
Menurut Emanuel, keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang disiapkan. Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan kasus.
Karena itu, ia berharap hasil forum tidak berhenti sebagai rekomendasi di atas kertas. Setiap kesepakatan harus diterjemahkan menjadi rencana aksi yang jelas, pembagian tugas yang terukur, serta mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala.
Selain persoalan program dan anggaran, Emanuel menyoroti masih pentingnya membangun kesadaran masyarakat untuk menghapus stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan AIDS maupun pasien TB.
Menurutnya, masyarakat yang sedang menjalani pengobatan tidak boleh dikucilkan. Mereka membutuhkan dukungan keluarga, lingkungan, pemerintah, serta pendampingan agar dapat menjalani pengobatan secara konsisten hingga tuntas.
“Jangan sampai karena stigma, orang takut memeriksakan diri atau menjalani pengobatan. Kita harus hadir untuk memberikan dukungan dan memastikan mereka tidak merasa sendiri,” ujarnya.
Emanuel mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan forum tersebut sebagai momentum untuk menyatukan langkah dan memperkuat komunikasi lintas sektor.
“Kalau kita bekerja sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan maksimal. Tetapi kalau semua pihak bergerak bersama, mulai dari kabupaten sampai kampung, kita bisa melakukan pencegahan lebih dini dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Program Coordinator Resilient and Sustainable Systems for Health (RSSH) ATM sekaligus pengurus ADINKES Papua Tengah, Fransiska Rhamawati, menegaskan bahwa forum kemitraan harus menghasilkan kolaborasi nyata, bukan sekadar menjadi agenda seremonial atau pertemuan rutin.
“Forum kemitraan harus menjadi wadah kolaborasi nyata. Dengan komitmen bersama, dukungan pemerintah daerah, dan anggaran yang jelas, penanggulangan ATM dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Fransiska.
Ia berharap forum tersebut mampu memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam menyusun komitmen dan langkah konkret pengendalian ATM, mulai dari tingkat kabupaten hingga kampung.
Dengan demikian, penanggulangan AIDS, TB, dan malaria di Mimika tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. (Cr2)
