NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Kuliah Umum bertajuk “Otonomi Khusus Jilid II untuk Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat di Tanah Papua” di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Rabu (12/8/2026).
Kuliah umum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur dalam menjalankan pemerintahan di Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru (DOB).
Kegiatan menghadirkan Presiden i-OTDA sekaligus mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA, sebagai narasumber tunggal.
Kuliah umum diikuti jajaran Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Biro, serta pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Dalam pemaparannya, Djohermansyah menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II harus menjadi perhatian bersama seluruh unsur pemerintahan. Menurutnya, Otsus Jilid II harus mampu menghasilkan capaian yang lebih baik dibandingkan pelaksanaan Otsus sebelumnya.
“Jilid II ini harus berhasil, harus lebih baik daripada Jilid I. Itu tantangan bagi kita,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sedikitnya terdapat tiga hal utama yang menjadi fondasi keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan Otsus Jilid II, yakni kepemimpinan, perangkat birokrasi yang profesional dan berintegritas, serta dukungan anggaran yang dikelola secara baik.
Kepemimpinan Jadi Kunci
Menurut Djohermansyah, kepemimpinan kepala daerah merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Namun, keberhasilan pemerintahan tidak dapat hanya dibebankan kepada kepala daerah. Kepala daerah membutuhkan dukungan seluruh jajaran birokrasi untuk menerjemahkan visi dan kebijakan politik ke dalam program pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Tidak cukup kepala daerah saja. Harus ada dukungan profesional dari birokrasi,” ujarnya.
Ia menekankan, visi kepala daerah harus diterjemahkan ke dalam program strategis dan kegiatan yang kemudian dieksekusi aparatur secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel hingga sampai kepada masyarakat.
Birokrasi Harus Profesional dan Berintegritas
Djohermansyah juga memberikan perhatian khusus terhadap kualitas aparatur pemerintahan di Papua Tengah.
Menurutnya, birokrasi tidak cukup hanya memiliki kemampuan dan kecerdasan dalam menjalankan tugas, tetapi juga harus mempunyai integritas, moral, dan akhlak yang baik.
“Tidak hanya pintar, tetapi juga punya akhlak dan moral yang bagus. Itu menjadi kunci untuk mengurus pemerintahan,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa kemampuan intelektual tanpa integritas dapat menjadi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, ia mendorong agar Provinsi Papua Tengah yang masih tergolong DOB sejak awal membangun budaya birokrasi yang profesional, bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Anggaran Harus Dikelola Akuntabel
Faktor ketiga yang menjadi perhatian adalah anggaran. Djohermansyah mengakui bahwa pemerintahan membutuhkan dukungan anggaran agar berbagai program pembangunan dapat dijalankan.
Namun, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan pembangunan apabila tidak dikelola secara efisien dan bertanggung jawab.
“Uang harus bisa dipertanggungjawabkan. Satu rupiah pun harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar menghindari pemborosan anggaran dan memastikan setiap belanja pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah Harus Melihat ke Depan
Dalam kuliah umum tersebut, Djohermansyah juga mengibaratkan pemerintahan seperti seorang nakhoda yang harus mampu melihat arah perjalanan ke depan.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh terlalu banyak melihat persoalan masa lalu atau terus-menerus “melihat spion”. Evaluasi terhadap masa lalu tetap diperlukan, tetapi fokus utama harus diarahkan pada masa depan.
“Pemerintah itu harus melihat ke depan. Jangan terlalu banyak melihat spion. Boleh melihat, tetapi jangan terlalu banyak, karena kalau melihat ke belakang nanti tidak akan maju ke depan,” jelasnya.
Ia mengatakan, kebijakan pemerintahan di Papua Tengah harus diarahkan untuk menghasilkan perubahan dalam jangka panjang, terutama dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai DOB, Papua Tengah memiliki tantangan yang berbeda dengan provinsi yang sudah lebih lama berdiri. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan kelembagaan, sumber daya manusia, serta pembangunan tradisi dan kultur pemerintahan yang efektif dan efisien.
Perkuat Kapasitas Aparatur dan Manajemen Aset
Djohermansyah selanjutnya menjelaskan bahwa terdapat dua fungsi utama pemerintahan, yakni perumusan kebijakan (policy formulation) dan pelaksanaan kebijakan (policy execution).
Menurutnya, kebijakan yang baik tidak akan menghasilkan perubahan apabila tidak diikuti kemampuan aparatur untuk mengeksekusinya.
Karena itu, aparatur membutuhkan skill and knowledge, kapasitas, motivasi, serta dukungan insentif agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan secara optimal.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan manajemen aset pemerintah daerah. Menurutnya, sebagai provinsi baru, Papua Tengah harus memastikan pengelolaan aset dilakukan dengan baik sejak awal.
“Kalau aset sejak awal tidak dikelola dengan baik, maka akan berantakan,” ujarnya.
Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah dinilai penting untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Djohermansyah berharap kuliah umum tersebut dapat memberikan pemahaman konseptual sekaligus menjadi pengingat bagi jajaran Pemprov Papua Tengah bahwa keberhasilan Otsus Jilid II tidak hanya bergantung pada regulasi dan anggaran, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan dan aparatur yang menjalankannya.
Dengan kepemimpinan yang kuat, birokrasi yang profesional dan berintegritas, serta pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel, Papua Tengah diharapkan mampu memanfaatkan momentum Otsus Jilid II untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (MB)
