NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan tiga bank nasional, yakni Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Kerja sama strategis ini diarahkan untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah agar lebih optimal, transparan, serta memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, S.H, menegaskan bahwa kolaborasi tersebut merupakan bagian dari upaya evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ia juga membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak perbankan yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
“Kami mencari mitra kerja yang memberikan yang terbaik untuk pemerintah daerah dan masyarakat. Jika kerja sama ini saling menguntungkan, tentu akan menjadi kemitraan jangka panjang demi kemajuan Papua Tengah,” ujar Meki Nawipa, GubernurPapuaTengah.
Dalam kesepakatan tersebut, terdapat sejumlah poin utama yang menjadi fokus sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan. Di antaranya optimalisasi pendapatan daerah guna meningkatkan nilai manfaat keuangan, pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya mama-mama Papua, melalui penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Selain itu, kerja sama ini juga mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal dengan mendorong penyerapan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) di sektor perbankan. Langkah ini diharapkan mampu melahirkan generasi pimpinan masa depan dari daerah.
Tidak hanya itu, perluasan jangkauan layanan perbankan hingga ke wilayah pelosok juga menjadi prioritas, guna memudahkan akses transaksi keuangan bagi masyarakat yang selama ini terbatas oleh infrastruktur.
Dengan terjalinnya kemitraan ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah optimistis pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin pesat, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat fondasi pelayanan publik yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat. (MB)
