NABIRE — Bupati Nabire, Mesak Magai, mendorong penataan administrasi kepegawaian, khususnya pengurusan kenaikan pangkat aparatur sipil negara (ASN), agar lebih mudah dan tidak hanya bergantung pada satu pintu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Hal tersebut disampaikan Mesak Magai saat memimpin apel gabungan ASN awal November 2026 sekaligus menyerahkan surat keputusan (SK) kenaikan pangkat dan SK pensiun di halaman Kantor Bupati Nabire, Senin (2/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah menyerahkan SK kenaikan pangkat kepada 43 ASN, terdiri atas enam orang golongan II, 27 orang golongan III, dan 10 orang golongan IV. Selain itu, sebanyak 15 ASN menerima SK pensiun periode November 2026.
Mesak mengatakan, pemerintah daerah telah berkomunikasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membahas pengurusan kenaikan pangkat ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.
Menurut dia, selama ini proses pengurusan administrasi kenaikan pangkat masih terpusat melalui BKPSDM. Ke depan, pemerintah daerah berencana memberikan bimbingan teknis kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) agar memiliki operator yang mampu membantu mengurus administrasi kepegawaian.
“Kita juga akan melaksanakan bimtek bagi OPD masing-masing di wilayah Kabupaten Nabire untuk menyiapkan pengurusan kenaikan pangkat masing-masing OPD. Sehingga kenaikan pangkat ini mempermudah bagi seluruh ASN,” kata Mesak.
Ia menilai, penataan administrasi kepangkatan penting untuk mendukung pengembangan karier ASN, termasuk dalam penerapan manajemen talenta dan pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan.
Mesak juga menyoroti masih adanya ASN yang memasuki masa pensiun dengan pangkat relatif rendah meskipun telah lama mengabdi. Karena itu, ia meminta setiap OPD lebih aktif memperhatikan administrasi kepangkatan pegawainya.
Selain penataan administrasi, Bupati juga menyampaikan rencana pembahasan pengembangan jabatan fungsional bagi ASN golongan II dan III, termasuk pegawai dengan latar belakang pendidikan SMA atau sederajat. Langkah tersebut akan dikoordinasikan dengan BKN.
Menurut Mesak, peningkatan kualitas dan kepangkatan ASN menjadi penting karena Kabupaten Nabire kini menjadi bagian dari Provinsi Papua Tengah. Ia berharap ASN di lingkungan Pemkab Nabire memiliki kesiapan dan kompetensi untuk mengisi berbagai posisi strategis dalam pemerintahan.
Dalam sambutannya, Mesak menyebutkan jumlah ASN di Kabupaten Nabire mencapai lebih dari 6.000 orang. Jumlah tersebut, menurut dia, harus diimbangi dengan kualitas kerja, kedisiplinan, dan kemampuan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Disiplin dan pemerataan tenaga pelayanan
Selain membahas administrasi kepegawaian, Mesak menegaskan pentingnya disiplin ASN, terutama menjelang akhir tahun anggaran 2026.
Ia meminta seluruh pimpinan OPD bersama staf mengevaluasi program kerja, memeriksa kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menyelesaikan pekerjaan yang masih tertunda sesuai ketentuan.
“Saya minta kepada seluruh ASN untuk menjaga disiplin, tepat waktu, mengikuti apel sesuai ketentuan, dan melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Mesak juga mengingatkan pimpinan OPD agar memperhatikan kedisiplinan pegawai, termasuk ASN yang tidak aktif menjalankan tugas. Ia menegaskan bahwa peningkatan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) harus diikuti dengan peningkatan kinerja dan tanggung jawab.
Dalam kesempatan itu, ia turut menyoroti pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah yang masih kekurangan tenaga pelayanan.
Ia mencontohkan kondisi sejumlah sekolah di wilayah Wanggar dan daerah pesisir yang menurutnya masih membutuhkan pemerataan guru. Bupati menyebutkan jumlah guru di SMA Baroa sebanyak 39 orang, SMA Negeri Napan enam orang, dan SMA Negeri 1 Nabire sebanyak 79 orang.
Ia juga menyinggung kondisi sekolah di Rawaudo yang masih menerapkan penggabungan beberapa tingkat kelas dalam satu ruangan karena keterbatasan tenaga pengajar.
Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen melakukan pemerataan penempatan ASN dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan di setiap wilayah. Mesak secara khusus meminta agar sektor pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Ia menegaskan, penempatan pegawai harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tidak semata-mata mengikuti permintaan atau kepentingan pribadi.
Apresiasi bagi ASN yang memasuki masa pensiun
Pada kesempatan yang sama, Bupati menyampaikan penghargaan kepada 15 ASN yang menerima SK pensiun periode November 2026 atas pengabdian mereka selama bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.
Ia juga mengapresiasi kehadiran PT Taspen yang turut mendampingi proses penyerahan SK pensiun.
Menurut Mesak, setelah terbentuknya Provinsi Papua Tengah, pelayanan administrasi kepegawaian, termasuk pengurusan SK pensiun, diharapkan semakin mudah diakses oleh ASN di Kabupaten Nabire tanpa harus bergantung pada pelayanan di Jayapura seperti sebelumnya.
Menjelang berakhirnya tahun 2026, ia mengajak seluruh ASN memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap seluruh jajaran pemerintah daerah memiliki semangat baru, disiplin, serta komitmen untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Nabire, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan reformasi birokrasi. (MB)
