NABIRE — Tim Kerja Kelembagaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV melakukan visitasi sarana dan prasarana dalam rangka evaluasi pendirian Institut Sains dan Kesehatan Anigou Nabire, Papua Tengah, Kamis–Jumat, 17–18 September 2026.
Visitasi tersebut dilakukan di Kalibobo Nabire oleh tim LLDIKTI Wilayah XIV yang mencakup wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Ketua Tim Kerja Kelembagaan LLDIKTI Wilayah XIV, Akhmad Amiruddin Natsir, mengatakan visitasi lapangan tersebut merupakan tahapan evaluasi terakhir sebelum dokumen diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA).
“Dari pagi sampai sekarang kita melakukan visitasi lapangan untuk pendirian PTS, Institut Sains dan Kesehatan Anigou Nabire,” kata Akhmad.
Ia menjelaskan, Institut Sains dan Kesehatan Anigou Nabire memiliki tiga program studi yang diajukan, yakni Program Sarjana Administrasi Rumah Sakit, Program Sarjana Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta Program Studi Hukum Bisnis.
Menurutnya, setelah seluruh persyaratan memenuhi evaluasi dan dokumen diunggah melalui SIAGA, proses selanjutnya adalah penerbitan izin operasional.
Akhmad menyebut batas waktu pengunggahan dokumen untuk tahap tersebut adalah 30 September 2026. Apabila seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, operasional perguruan tinggi tersebut diperkirakan dapat berlangsung pada semester ganjil tahun 2027.
Ia juga menegaskan bahwa selama belum memiliki izin operasional, perguruan tinggi belum diperbolehkan menerima mahasiswa baru.
“Selama belum memiliki izin operasional dilarang menerima mahasiswa. Kalau belum ada izinnya, belum bisa menerima mahasiswa baru,” tegasnya.
Dalam visitasi, tim LLDIKTI Wilayah XIV juga melakukan wawancara terhadap sekitar **15 hingga 20 calon dosen** serta meninjau langsung sarana dan prasarana yang tersedia.
Dari sisi lahan, Akhmad menyebut Institut Sains dan Kesehatan Anigou Nabire telah memiliki lahan sekitar empat hektare. Namun, masih terdapat sejumlah sarana dan prasarana yang perlu dilengkapi dan ditata kembali.
Beberapa fasilitas yang menjadi perhatian antara lain ruang kuliah, ruang dosen, peralatan pendukung, laboratorium, serta perpustakaan.
“Untuk lahannya sudah memenuhi, ada sekitar empat hektare lahannya. Kemudian yang perlu dilengkapi adalah terkait penataan-penataan kembali,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebutuhan ruang kuliah setidaknya tiga ruangan, sementara ruang dosen dapat disiapkan satu hingga tiga ruangan. Kelengkapan peralatan dan kondisi fasilitas juga perlu diperhatikan sebelum seluruh persyaratan dinyatakan memenuhi.
Akhmad menambahkan, batas waktu pemenuhan perbaikan dan kelengkapan tersebut adalah 30 September 2026. Apabila belum dilengkapi sampai batas waktu tersebut, pengajuan dapat dilakukan kembali pada periode 1 Februari hingga 30 April 2027.
Yayasan Siapkan Kelengkapan
Sementara itu, Ketua Yayasan Harapan Nusantara Doutou Papua, Yosafat Nawipa, mengatakan pihak yayasan akan melengkapi berbagai kekurangan yang ditemukan dalam proses visitasi.
Menurut Yosafat, tim juga telah melakukan pengecekan terhadap calon-calon dosen yang akan mendukung penyelenggaraan perguruan tinggi tersebut.
“Untuk mengecek calon-calon dosen. Sehingga kita sudah lalui, dan yang belum lengkap, kita akan lengkapi. Yang sudah lengkap, ya sudah begitu,” kata Yosafat.
Ia mengatakan pihak yayasan selanjutnya akan menunggu proses perizinan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Jakarta.
Yosafat berharap setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan mendapatkan rekomendasi serta izin operasional, Institut Sains dan Kesehatan Anigou Nabire dapat mulai menerima mahasiswa.
“Setelah itu, kita harus menerima mahasiswa yang ada di Papua Tengah,” ujarnya.(MB)
