NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Kegiatan berlangsung selama dua hari, 3–4 September 2026, bertempat di Aula RRI Nabire, Papua Tengah. Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Marthen Ukago, yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, S.H.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakannya, Marthen Ukago menegaskan bahwa kemiskinan dan ketimpangan gender merupakan dua persoalan yang saling berkaitan dan membutuhkan penanganan secara terpadu.
“Kemiskinan tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan,” demikian disampaikan dalam sambutan Gubernur.
Menurutnya, ketimpangan gender juga masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama. Perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pelayanan dasar dan kesempatan meningkatkan kesejahteraan.
Karena itu, pembangunan di Papua Tengah dinilai tidak boleh dilakukan secara parsial. Program penanggulangan kemiskinan harus dirancang secara terintegrasi, inklusif, dan responsif gender, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah, lanjutnya, berkomitmen mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kampung, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi forum untuk menyamakan persepsi mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan dan PUG, mengidentifikasi persoalan di masing-masing kabupaten, meningkatkan kualitas data sebagai dasar perencanaan, menyusun program yang lebih terintegrasi dan tepat sasaran, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Gubernur juga mengingatkan agar pembangunan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil.
“Pembangunan di Papua Tengah harus mampu menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, serta membuka kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah kabupaten memperkuat sinergi dalam menyusun program pembangunan yang berbasis data, berorientasi pada hasil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hasil rapat koordinasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada diskusi dan pertukaran informasi, tetapi ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana aksi yang konkret, terukur, dan dapat diimplementasikan di masing-masing daerah.
“Mari kita satukan data, satukan program, dan satukan langkah demi Papua Tengah yang maju, mandiri, adil, dan sejahtera. Jangan ukur keberhasilan pembangunan hanya dari berapa banyak program yang kita laksanakan dan berapa besar anggaran yang diserap, tetapi ukur dari berapa banyak masyarakat dan kehidupan masyarakat yang berubah menjadi lebih baik,” pesan Gubernur.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur perangkat daerah terkait, termasuk perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pariwisata dan Olahraga, serta focal point Pengarusutamaan Gender dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah. (MB)
