NABIRE — Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah kembali menunda rapat koordinasi dalam rangka menindaklanjuti penyampaian aspirasi masyarakat SIMAPITOWA dan Nifasi, yang digelar di Nabire, Kamis (3/9/2026).
Penundaan dilakukan setelah perwakilan Badan Industri Mineral (BIM) dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kembali tidak menghadiri pertemuan tersebut. Menurut DPR Papua Tengah, ketidakhadiran kedua pihak itu telah terjadi hingga tujuh kali berturut-turut.
Pertemuan dihadiri wakil ketua IV , anggota DPR Papua Tengah Yulianus Magai, Kepala Suku SIMAPITOWA Fabianus Tebai, Kepala Suku Besar Wate Otis Monei, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah Agustinus Anggaibak, serta sejumlah perwakilan dan pemangku kepentingan.
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John Gobai, mengatakan pihaknya menghargai kebijakan Presiden terkait pembentukan BIM dan rencana kegiatan perusahaan di wilayah PapuaTengah. Namun, menurutnya, kepentingan masyarakat adat juga harus menjadi perhatian dalam setiap proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.
“Kita apresiasi kebijakan Presiden membentuk BIM dan akan melaksanakan kegiatan di Papua Tengah. Tetapi negara juga mengakui hasil masyarakat,” ujar John usai pertemuan.
Ia menjelaskan, DPR Papua Tengah telah menerima aspirasi dari masyarakat SIMAPITOWA dan Nifasi. Aspirasi tersebut disampaikan melalui aksi masyarakat SIMAPITOWA dan surat dari masyarakat Nifasi.
Menurut John, persoalan tersebut berkaitan dengan sejumlah aktivitas dan dugaan pelanggaran di kawasan Kilometer 95, 102 dan wilayah Nifasi. Karena itu, DPR menginginkan seluruh pihak duduk bersama untuk mencari solusi.
“Kita harus duduk bersama. Masyarakat diundang, Satgas PKH dan BIM juga diundang supaya ada solusi terhadap persoalan yang dilakukan di Kilometer 95, 102 dan juga di Nifasi,” katanya.
John menegaskan, Papua Tengah juga memiliki peraturan daerah mengenai pertambangan rakyat yang disusun dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan nasional. Karena itu, menurutnya, penyelesaian persoalan harus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat dan pihak terkait.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah memfasilitasi pertemuan yang menghadirkan Satgas PKH, BIM, masyarakat, serta para kepala suku.
“Kita berharap Pemprov memfasilitasi dengan mengundang Satgas PKH, BIM dan masyarakat, termasuk Kepala Suku Wate dan Kepala Suku SIMAPITOWA, untuk duduk bicara supaya kebuntuan ini bisa diselesaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Suku Besar Wate, Otis Monei, mengatakan masyarakat Wate telah menyampaikan aspirasi melalui surat dan memenuhi undangan resmi DPR Papua Tengah untuk membahas persoalan tersebut.
Namun, karena pihak Satgas PKH dan BIM tidak hadir, rapat kembali ditunda.
“Kami datang melalui surat dan hari ini diundang secara resmi oleh DPR untuk membicarakan persoalan yang ada. Namun karena Satgas PKH dan BIM belum hadir, rapat ini ditunda,” kata Otis.
Ia mengatakan pihaknya akan menunggu apakah pertemuan berikutnya difasilitasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah atau kembali digelar oleh DPR Papua Tengah.
Sikap lebih tegas disampaikan Kepala Suku SIMAPITOWA, Fabianus Tebai. Ia mempertanyakan ketidakhadiran pihak yang telah berulang kali diundang untuk membahas persoalan masyarakat.
“Kalau diundang, kemudian dibatalkan terus sampai sekarang, kalau ini sudah yang ketujuh, saya akan cabut Plang. Titik,” tegas Fabianus.
Menurutnya, ketidakhadiran hingga tujuh kali menjadi persoalan serius dan dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengambil langkah lebih lanjut.
Di tempat yang sama, Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menyayangkan ketidakhadiran BIM dan Satgas PKH dalam pertemuan tersebut.
Ia menegaskan bahwa seluruh pihak harus menghargai masyarakat adat sebagai pemilik tanah dan negeri di Papua.
“Kita datang untuk melayani masyarakat, sehingga keadilan itu penting. Kalau ada masalah, kita harus duduk bersama dengan masyarakat pemilik tanah,” kata Agustinus.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat hukum adat telah ada jauh sebelum hadirnya pemerintahan maupun agama di Tanah Papua. Karena itu, keberadaan dan hak masyarakat adat harus dihormati.
“Kalau kita datang sebagai tamu dan mau bekerja, harus minta izin, berdiskusi, baru melakukan pekerjaan. Kita harus memahami tuan-tuan yang ada,” ujarnya.
Agustinus juga menilai ketidakhadiran pihak terkait dalam undangan DPR hingga tujuh kali menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap lembaga legislatif.
“Kalau DPR ini lembaga yang terhormat, sampai mereka diundang ketujuh kali dan tidak hadir, ini sudah keterlaluan. DPR harus dihargai,” tegasnya.
Sebagai pimpinan lembaga kultur Orang Asli Papua di Papua Tengah, Agustinus meminta agar seluruh pihak menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Ia bahkan mendukung masyarakat mengambil langkah tegas apabila pada undangan berikutnya pihak terkait kembali tidak hadir.
“Kalau ada undangan terakhir, entah dari pemerintah daerah, gubernur atau DPR, kalau sampai delapan kali tidak hadir, saya minta kepala suku silakan cabut. Kalau memang mereka tidak serius. Tetapi kalau ada keseriusan, mari kita bicara dan selesaikan bersama,” pungkasnya. (MB)
