TIMIKA — Pemerintah Kabupaten Mimika mulai memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengintegrasikan data dan informasi dalam satu sistem pemerintahan.
Langkah tersebut dibahas dalam sosialisasi Sistem Integrasi Data yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mimika bagi seluruh OPD, Senin (24/8/2026). Kegiatan dibuka langsung Bupati Mimika, Johannes Rettob.
Johannes menegaskan, transformasi digital tidak boleh berhenti pada banyaknya aplikasi yang dimiliki pemerintah. Menurutnya, keberadaan aplikasi tanpa integrasi data justru berpotensi membuat informasi pemerintahan berjalan sendiri-sendiri.
“Kalau sudah berbasis digital, semua harus berbasis digital. Integrasi informasi yang ada di semua OPD harus dilakukan, kemudian menjadi satu output, dan output itu menjadi data untuk pemerintah,” tegasnya.
Ia mengakui, saat ini masih terdapat OPD yang memiliki website maupun aplikasi sendiri. Namun, sebagian belum dikelola secara optimal dan tidak diperbarui secara berkala. Kondisi tersebut, kata Johannes, harus segera dibenahi agar data dan informasi yang disajikan pemerintah benar-benar akurat, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, setiap OPD diminta tidak hanya menyerahkan data kepada Diskominfo, tetapi juga memastikan data yang diberikan telah diperiksa dan divalidasi. Dengan demikian, data yang masuk ke dalam sistem integrasi memiliki kualitas yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan maupun pengambilan kebijakan.
Menurut Johannes, sistem integrasi data nantinya harus mampu menghadirkan dashboard pemerintahan yang memberikan gambaran kondisi Mimika secara berkala dan mudah dipantau oleh pimpinan daerah.
Dashboard tersebut diharapkan memuat berbagai indikator strategis, mulai dari angka kemiskinan, pengangguran, inflasi, pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, infrastruktur hingga pelayanan publik.
“Data yang kita miliki harus bisa menunjukkan kondisi daerah secara nyata. Dengan begitu, pemerintah bisa mengetahui persoalan yang sedang terjadi dan mengambil langkah yang tepat,” katanya.
Johannes mencontohkan data transportasi dan jumlah penumpang yang keluar-masuk Timika. Data tersebut bukan sekadar angka, tetapi dapat menjadi dasar untuk membaca pertumbuhan penduduk, memprediksi kebutuhan infrastruktur dan mengantisipasi persoalan perkotaan seperti kepadatan lalu lintas.
Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua data dapat diakses secara bebas. Integrasi harus tetap memperhatikan kewenangan dan keamanan informasi, terutama menyangkut data kependudukan maupun data yang bersifat terbatas.
“Data harus terbuka sesuai kewenangannya. Ada data yang bisa diakses publik, tetapi ada juga data yang harus dibatasi karena menyangkut kepentingan dan keamanan,” jelasnya.
Johannes menekankan, keberhasilan integrasi data tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi. Faktor terpenting justru terletak pada komitmen aparatur, koordinasi antar-OPD, kedisiplinan memperbarui data dan tanggung jawab dalam menjaga kualitas informasi.
“Keberhasilan sistem ini tidak ditentukan oleh teknologi. Yang paling penting adalah komitmen kita, koordinasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab di setiap langkah dalam menyediakan serta memperbarui data secara berkala,” ujarnya.
Ia berharap sosialisasi tersebut menjadi momentum bagi seluruh OPD untuk meninggalkan pola kerja yang berjalan sendiri-sendiri. Setiap data yang dihasilkan perangkat daerah harus dapat saling terhubung dan dimanfaatkan untuk mendukung seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi.
“Jangan lagi ada data yang berhenti di masing-masing perangkat daerah. Kita harus membangun satu kesatuan informasi agar setiap kebijakan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah,” pungkas Johannes. (Cr2)
