TIMIKA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRK Mimika meminta Bupati Mimika mengambil tindakan tegas terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran dan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang terus berulang setiap tahun.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRK Mimika, Benyamin Sarira, saat menyampaikan pandangan akhir fraksi dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang II DPRK Mimika tentang LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/7/2026).
Menurut Benyamin, besarnya SILPA setiap tahun menunjukkan masih lemahnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pengendalian realisasi belanja daerah.
“Apabila nilainya sangat besar dan terus berulang dari tahun ke tahun, maka perlu menjadi bahan evaluasi bersama terhadap kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta percepatan realisasi belanja daerah,” katanya.
PKB juga meminta Bupati memberikan teguran keras kepada OPD yang mendapat catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penggunaan anggaran.
Selain itu, OPD diminta tidak menunda pelaksanaan pekerjaan fisik maupun nonfisik agar pembangunan tidak berjalan lambat.
Menurut Fraksi PKB, besarnya APBD Kabupaten Mimika seharusnya diikuti dengan percepatan pelaksanaan program sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.
Selain menyoroti tata kelola keuangan, PKB meminta Bupati dan Wakil Bupati lebih melibatkan DPRK dalam pengambilan kebijakan strategis daerah.
Fraksi juga mengusulkan agar anggota DPRK menerima draf hasil audit BPK paling lambat tiga bulan sebelum pembahasan LKPJ serta memperoleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebelum sidang paripurna.
Di sektor pelayanan dasar, PKB menilai layanan kesehatan di wilayah pesisir dan pedalaman masih perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah daerah didorong memastikan tenaga kesehatan menetap di distrik, meningkatkan pengawasan terhadap disiplin tenaga medis dan kepala puskesmas, menyediakan ambulans air atau speed boat medis untuk pelayanan rujukan, serta memperkuat layanan kesehatan keliling di kampung-kampung pesisir dan pegunungan.
Fraksi PKB juga mendorong pemerintah segera menetapkan Sekretaris DPRK Mimika secara definitif guna memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Menurut Benyamin, harmonisasi kedua lembaga menjadi faktor penting agar pelaksanaan program pembangunan berjalan searah dengan aspirasi masyarakat.
“Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRK akan memperkuat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya. (Cr1)
