NABIRE – Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) menggelar aksi damai di Kantor DPR Papua Tengah, Kamis (23/7), dengan menyerahkan pernyataan sikap yang berisi tuntutan kepada DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah terkait situasi keamanan dan kemanusiaan di Kabupaten Intan Jaya.
Aksi yang diawali dengan long march dari kawasan Pasar Karang menuju Kantor DPR Papua Tengah itu diikuti mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat. Dalam orasinya, massa menyoroti kondisi konflik bersenjata di Intan Jaya yang menurut mereka telah berlangsung sejak 2019 dan berdampak pada kehidupan masyarakat sipil.
Dalam dokumen pernyataan sikap bertajuk “Militer Mesin Pembunuh Rakyat Intan Jaya”, GPMI-I menyampaikan bahwa konflik antara aparat keamanan dan TPNPB telah memengaruhi berbagai sektor, mulai dari keamanan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.
GPMI-I mengklaim terdapat ribuan warga yang mengungsi akibat konflik, terganggunya pelayanan kesehatan, lumpuhnya sebagian besar aktivitas pendidikan, serta meningkatnya trauma masyarakat. Organisasi tersebut juga menyebut adanya dugaan penempatan pos-pos militer yang menurut mereka berdampak terhadap ruang-ruang sipil. Klaim-klaim tersebut merupakan bagian dari pernyataan resmi GPMI-I dan belum diverifikasi secara independen dalam berita ini.
Selain itu, GPMI-I menyatakan bahwa berdasarkan pendataan internal mereka, puluhan warga sipil menjadi korban meninggal dunia maupun luka-luka selama konflik berlangsung. Organisasi tersebut juga menilai penyelesaian konflik masih lebih banyak menggunakan pendekatan keamanan dibandingkan dialog.
Dalam pernyataan sikapnya, GPMI-I menyampaikan dua tuntutan utama kepada DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, yakni:
1. Mendesak DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera membentuk tim investigasi untuk mengusut sejumlah dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Kabupaten Intan Jaya, termasuk kasus yang mereka sebut sebagai peristiwa Soanggama, penembakan seorang ibu hamil, pembunuhan seorang gembala, serta kasus-kasus lain yang menurut mereka perlu diusut.
2. Meminta DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah memfasilitasi dialog antara mahasiswa dan berbagai tokoh dari Kabupaten Intan Jaya dengan Presiden Republik Indonesia serta Menteri Pertahanan Republik Indonesia sebagai upaya mencari penyelesaian konflik secara damai.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh Koordinator Lapangan Umum Feri Japugau, Wakil Koordinator Lapangan Yosafat Mujijau, serta para penanggung jawab aksi, yakni Marthen Hagisimijau, Melianus Sondegau, dan Ayub Wandagau.(MB)
